Tribal Land

Tenda Di Makam Theys Dibongkar

2009-02-01T07:05:00.000-08:00

Aktivitas masyarakat yang mendirikan tenda serta pemasangan beberapa spanduk yang bertuliskan "Papua Zona Damai" dimulai sejak 1 Desember 2008 di lokasi Pemakaman Theis Eluway terkait dengan HUT Kemerdekaan Papua Barat akhirnya dibongkar tanpa ada perlawanan dari masyarakat yang selama ini tinggal didalam tenda tersebut

Pembongkaran tenda di lokasi makam Theis Eluway, Sabtu (31/1) dilakukan sesuai dengan instruksi Bupati Jayapura yang dilaksanakan oleh Satuan Pamong Praja dibawah pengawasan Satuan Brimop Polda Papua dan Satuan Polres Jayapura serta Kepala Distrik Sentani Kota Kris Kores Tokoro.
Kris Kores Tokoro kepada wartawan mengatakan, pembongkaran tenda-tenda dan spanduk ini dilakukan lantaran menggangu pemandangan dan keindahan Kota Sentani.
"Posisi lokasi ini persis berada di depan Bandara Sentani yang merupakan pintu gerbang Papua dan sangat menggangu keindahan dan pemandangan Kota Sentani," ujar Tokoro, seraya menambahkan, aktivitas dalam lapangan ini mulai hari ini harus dihentikan.
Pembongkaran yang berlangsung sejak pukul 8.30 hingga 11.30 WIT berlangsung tanpa ada perlawanan, dimana masyarakat yang didalam tenda berpindah ke tenda bagian belakang, namun setelah tenda bagian tengah dibongkar, maka tenda belakang yang masih diduduki masyarakat juga dibongkar.
Pembokaran tersebut cukup menarik perhatian orang sekitarnya dimana tenda-tenda saat dibongkar masyarakat yang ada didalamnya menolak pindah. Namun setelah dibongkar, maka rencana pemerintah daerah Jayapura untuk memindahkan warga dengan mendatangkan satu unit bus namun warga menolak.
"Sesuai hasil negosiasi didalam warga akan pindah sendiri tanpa diantar. Saya percaya mereka akan pindah,"ujar Kapolres Jayapura AKBP Mathius Vakhiri, seraya menambahkan, masyarakat tak ada yang eksodus karena mereka mempunyai rumah. Apabila ada mahasiswa didalam tenda-tenda itu bukan tempatnya, tetapi tempat mahasiswa di Kampus.

Siapkan Bambu Untuk Bangun Kembali Tenda
Sementara itu, setelah pembongkaran selesai dilakukan oleh Polisi Pamong Praja dibawah pengawasan Satuan Brimop Polda Papua dan Polres Jayapura, para petugas mulai meninggalkan tempat dan hanya beberapa petugas yang memantau keadaan, namun berselang sekitar satu jam lebih warga berencana kembali membangun tenda dan tampak beberapa potongan bambu untuk tiang dan terpal telah disiapkan.
Namun setelah aparat mengetahui Satuan Pamomg Praja kembali menghentikan dan satuan dari dari Brimop Polda dan Polres kembali diturunkan untuk pengamanan.
Kabag Bina Mitra Polres Jayapura AKP V. Emanuel yang bernegosisi dengan masyarakat, tetapi masyarakat tak mau meninggalkan tempat. "Sekarang pukul 13.00 WIT, kita tinggalkan tempat ini namun apabila masyarakat masih melakukan aktivitas di lokasi ini, aparat akan mengambil tindakan tegas," tukas Emanuel.
Akhirnya petugas kembali ke pinggir jalan sambil menunggu masyarakat untuk meninggalkan lokasi makam Theys. Tak lama kemudian masyarakat mulai berkemas dan meninggalkan lokasi tersebut. (Yunus Paelo)

Sumber : Tabloid Jubi Online

Bucthar Tabuni Harus Dibebaskan

2009-02-01T07:03:00.000-08:00

Ketua Dewan Adat Papua (DAP) Forkorus Yaboisembut menegaskan bahwa saudara Bucthar Tabuni harus dibebaskan karena tidak melakukan tindakan pelanggaran pidana sehinnga harus tetap bebas sampai ada keputusan yang jelas.

“Bucthar tidak melakukan tindak kekerasan dengan melakukan pemukulan atau mencuri sehingga dia tidak perlu masuk ke dalam tanahan Kejaksaan,”ujar Yaboisembut di sela sela peluncuran buku Memahami Hak hak Dasar Masyarakat Adat Papua di Hotel Mutiara, Sabtu (31/1).

Ditambahkan kalau persoalanan penahanan Buchtar berkaitan dengan masalah politik harus diselesaikan juga secara politik.

“Kalau pun melakukan pelanggaran maker dan tuduhan separatis sebenar tuduhan itu tidak jelas. Karena orang Papua selalu berjuang untuk memperoleh hak hak dasar mereka yang selama ini hilang dan dirampas,”ujar Yaboisembut. Dia mengatakan pihaknya bersama Tom Beanal akan berbicara tentang persoalan Bucthar dengan Kapolda Papua.

Sementara itu menanggapi masalah perkemahan mahasiswa di sekitar makam alm Theys Hiyo Eluay menurut Yaboisembut jangan sampai memakai momentum ini untuk mengadu dombakan sesama orang Papua. “Jangan mengadu dombakan ondoafi dengan kami semua,”tegas Yaboisembut.

Ditegaskan kalau perkemahan itu mengotori keindahan sebaiknya bapak Bupati Jayapura sebagai anak adat memberikan bantuan dana agar Dewan Adat bisa membuat taman taman yang indah di sekitar makam alm Theys H Elluay. Bahkan kalau ada kelebihan dana lokasi itu akan dibangun gedung Dewan Adat. “Secara lisan tanah itu sudah diserahkan kepada dewan adat, jadi secara adat milik adapt,”ujar Yaboisembut. (Dominggus A Mampioper).

Sumber : Tabloid Jubi Online

Buctar Tabuni Dikarantina Selama Seminggu di Lembaga Pemasyarakatan Abepura

2009-02-01T07:01:00.001-08:00

Ketua International Parlement of West Papua (IPWP) Buctar Tabuni dikarantina di Lembaga Pemasyarakatan Abepura selama seminggu, setelah sebelumnya ditahanan di Ruang Tahanan Kepolisian Daerah (Polda) Papua di Jayapura.

Buctar Tabuni kini dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan (LP) Abepura setelah sebelumnya mendekam di Ruang Tahanan Kepolisian Daerah (Polda) Papua. Karena baru dipindahkan, maka petugas tak mengijinkan siapapun untuk menjenguknya.
Buctar Tabuni yang dituduh melakukan makar terkait memimpin demonstrasi di Depan Expo Perumnas I, Waena, Jayapura pada 16 Oktober 2008 lalu. Sejak saat itu, ia mendekam di Ruang Tahanan Polda Papua.
Berhubung masa tahannya telah selesai, maka Polda Papua kembali menyerahkan Buctar ke Pengadilan Negeri Jayapura, Kamis (29/1). Dengan tujuan menunggu bukti-bukti yang akan di proses hukum lebih lanjut.
Jelang hari pertama Buctar dipindahkan dari ke LP Abepura, Sabtu (31/1), maka JUBI hendak mengunjungi Buctar. Namun demikian, ketika sampai di ruang tahanan---tak diijinkan.
Petugas LP Abepura berbaju singlet dan tak berseragam itu tak melayani kedatangan bahkan menolak kedatangan dengan alasan Buctar tak bisa dikunjungi oleh keluarga bahkan siapapun, berhubung dia baru dipindahkan dari Ruang Tahanan Polda Papua ke LP Abepura.
Petugas LP Abepura yang tak menyebutkan identitasnya itu mengatakan, saat ini Buctar dikarantina selama seminggu. "Buctar tra bisa dijenguk, nanti hari Jumat baru bisa jenguk," ujar petugas LP tersebut. (Musa Abubar)

Sumber : Tabloid Jubi Online

Buctar Tabuni Dikarantina Selama Seminggu di Lembaga Pemasyarakatan Abepura

2009-02-01T07:01:00.000-08:00

Masyarakat Adat Papua; Menjadi Minoritas Di Atas Tanah Sendiri

2009-01-19T05:35:00.000-08:00

JUBI - Dalam forum Conferention of Parties (COP) XIV di Poznan, Polandia akhir tahun 2008 terjadi perdebatan negara-negara berkembang dengan negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia dan New Zealand mengenai masyarakat pribumi atau yang biasa kita sebut Masyarakat Adat. Empat negara maju tersebut menolak penggunaan “S” dalam kalimat “full end effective participation of Indigenous Peoples” pada skema Reduction Emitions from Deforestation and Degradation (REDD).

Peniadaan “S” dalam dokumen draft text Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice (SBSTA) 29 agenda item 5 diduga oleh komunitas masyarakat pribumi sebagai upaya meniadakan hak-hak masyarakat adat dalam skema REDD. Dengan kata lain, mereka mengakui eksistensi Masyarakat Adat dalam perpektif individu, bukan komunal, sehingga tidak mengakui adanya hak-hak masyarakat adat yang diakui oleh PBB melalui United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP).
Pandangan empat negara maju ini mendapat protes yang sangat keras oleh sembilan orang pemimpin masyarakat pribumi yang mewakili kelompok masyarakat pribumi dari seluruh dunia dalam event tersebut. Sayangnya, pada tanggal 10 Desember, komunitas masyarakat pribumi ini juga ditolak untuk menyampaikan pandangan final mereka terhadap dokumen SBSTA tersebut.
“Ini sangat tidak fair. Mereka telah menghilangkan substansi yang menyebutkan bahwa masyarakat pribumi memiliki hak untuk berpartisipasi dalam setiap keputusan yang akan diambil yang bisa mempengaruhi kehidupan diwilayah mereka.” ujar Vicky Torpuz, Chair of the UN Permanent Forum on Indigenous Issues.
Tidak diragukan lagi, ini bukan mengenai perdebatan semantika, tapi merupakan perdebatan antara visi kapitalis dan visi indigenous. Visi Kapitalis tentunya berpihak pada tradisi ekspansi kapital sebagai wujud baru kolonialisme dan tentu saja bertolak belakang dengan visi indigenous yang memiliki tradisi heritage. Belum lagi jika kita melihat sudut pandang masyarakat adat dimanapun mengenai dimensi kehidupan di sekitar mereka yang tidak lepas dari apa yang disebut masyarakat modern sebagai Sumber Daya Alam (SDA). Dan di sisi lain, SDA merupakan salah satu tujuan utama tradisi ekspansi yang dilakukan para kapitalis. Yang juga memisahkan SDA dari konteks alam yang dipahami oleh masyarakat adat sebagai satu kesatuan utuh dengan mereka. Sehingga bukanlah hal yang aneh jika masyarakat adat memandang tanah sebagai satu kesatuan utuh, baik apa yang ada di dalam tanah, di atas tanah hingga disekitarnya, termasuk manusia yang tinggal diatasnya. Di sini, apa yang kemudian disebut sebagai ancestral domain lebih rasional daripada apa yang dikenal sebagai ancestral land dalam hukum-hukum tentang tanah. Tidak ada kehidupan tanpa tanah. Itulah yang diyakini oleh masyarakat adat dimanapun mereka berada.
Perdebatan di atas, merupakan sebuah potret masyarakat internasional tentang masyarakat adat. Sebuah fakta yang juga terjadi di Papua sejak jaman kolonialisme Belanda hingga jaman Otsus ini. Konflik apapun di Papua ini bisa dipastikan bersumber dari SDA dan hak-hak masyarakat adat Papua. Misalnya dalam Undang Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, disebutkan bahwa pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.
“Bagi orang Papua tanah itu sangat penting karena sama dengan kehidupan manusia dan juga sebagai identitas dari setiap kelompok etnis yang memiliki wilayah tertentu.
Kalau ada pemanfaatan terhadap tanah itu oleh pihak lain maka itu akan menjadi persoalan besar. Karena setiap kelompok etnis mempunyai cara-cara tertentu untuk memanfaatkan tanah. Ada bagian-bagian yang dipakai untuk berkebun, ada bagian lain yang dibiarkan tetap hutan alami agar menjadi tempat tinggal hewan untuk berburu atau tempat mencari kayu untuk bahan-bahan membangun rumah. Jadi ada bagian-bagian tanah tertentu yang harus mereka tebang atau dijaga pelestariannya.” ujar J. Mansoben, Antropolog dari Universitas Cenderawasih, tentang fungsi tanah bagi orang Papua kepada Tabloid Jubi dalam salah satu wawancara dengannya.
Jika merujuk pada fungsi tanah bagi orang Papua yang disebutkan diatas, pasal dalam UU Pokok Agraria diatas tentunya meniadakan eksistensi masyarakat adat yang sudah ada jauh sebelum konsep negara diperkenalkan yang pastinya telah dan masih akan menimbulkan konflik antara negara dan masyarakat. Sengketa tanah antar masyarakat Papua maupun antara masyarakat dengan pihak lainnya merupakan wujud dari implementasi UU tersebut yang tidak memperhatikan nilai dan fungsi tanah bagi orang Papua.
Demikian juga dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) yang kemudian menjadi pintu masuk PT. Freeport Indonesia untuk melakukan eksplorasi di Timika tanpa sedikitpun menghargai eksistensi masyarakat Adat di wilayah tersebut. Kasus seperti ini tidak hanya terjadi pada emas dan tembaga di Timika, tapi juga terjadi pada kekayaan lain masyarakat adat Papua seperti hutan, laut, gas alam, keanekaragaman hayati hingga kekayaan intelektual orang Papua. Dalam perspektif masyarakat adat ini lebih tepat disebut sebagai perampasan daripada sebuah pembangunan.
Di masa lalu, masyarakat adat Papua telah mengembangkan sistem distribusi SDA, ekonomi, dan politik berdasarkan hukum adat yang dimiliki oleh masing-masing komunitas. Misalnya kepemilikan komunal atas tanah mencerminkan pola demokratis dalam sistem distribusi SDA. Demikian juga dengan pola-pola kepemimpinan seperti Bigman dan Ondoafi yang mencerminkan sistem politik dalam hukum adat masyarakat Papua. Ondoafi ataupun Bigman, hancur sejak diterapkannya UU Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang menyeret sistem politik tradisional milik masyarakat Papua ke dalam sistem pemerintahan administratif desa.
Terseretnya “Self Governing Community” ini juga menyeret hak komunitas (termasuk tanah) dalam klaim negara. Sejak saat ini juga, komunitas masyarakat adat menjadi sub-ordinat dari pemerintahan desa yang bisa disebut sebagai proses “negaranisasi”. Ditambah lagi dengan tradisi kapitalis yang mulai merambah Papua, maka proses “negaranisasi” ini menjadi sebuah legitimasi politik penguasaan atas sumber daya alam milik masyarakat Papua. Hak masyarakat adat Papuapun menjadi hilang.
Jika mengutip pendapat Marx, semakin tampak ketidakadilan dalam distribusi sumber-sumber langka yang ada dalam suatu sistem sosial, maka akan terjadi kecenderungan yang semakin kuat ke arah konflik kepentingan antara segmen dominan dan sub-ordinat. Pendapat ini dipertegas oleh Jonathan Turner, seorang Profesor Teori Sosiologi dari University of California at Riverside (USA) bahwa semakin segmen sub-ordinat menjadi sadar tentang kepentingan kolektifnya yang sesungguhnya (true collective interests), semakin cenderung mereka mempertanyakan legitimasi dari keberadaan pola distribusi sumber-sumber daya yang semakin langka.
Teori-teori ini menjadi sangat rasional jika masyarakat adat Papua merasa perlu menuntut kembali hak-hak mereka yang telah “dirampas” oleh negara maupun sektor swasta. Ironisnya, perbedaan perspektif antara negara dengan komunitas masyarakat adat tentang SDA ini seringkali menempatkan masyarakat adat Papua dalam ketidakadilan. Dalam pengalaman masyarakat adat Papua, ketidakadilan ini seringkali muncul dalam stigma separatis yang dimunculkan oleh negara. Selain itu, muncul juga dalam pengembangan opini/wacana tentang masyarakat adat Papua sebagai korban. Perspektif korban dalam memandang masyarakat Papua ini sangat tidak adil untuk sebuah komunitas yang memiliki kekayaan alam melimpah. Perspektif seperti ini bisa jadi akan meniadakan prinsip Self Determination masyarakat adat yang diakui dalam UNDRIP.
Lebih ironis lagi, status Otonomi Khusus yang diberikan untuk provinsi Papua yang bertujuan mulia untuk memajukan Papua lebih banyak diidentikan dengan uang. Berapa besar dana Otsus yang di dapat, berapa banyak yang dikorupsi, berapa banyak alokasinya untuk setiap sektor selalu menjadi topik utama dalam forum-forum tentang Otonomi Khusus Papua. Sementara substansi Otsus sendiri, yakni hak-hak dasar orang asli Papua, menjadi nomor kesekian. Suara-suara yang menginginkan penuntasan hak-hak dasar orang asli Papua ini juga seringkali dituding sebagai suara separatis.
Tidak mudah menempatkan masyarakat adat Papua dalam sebuah opini/wacana yang adil, terutama dalam perspektif pemilik kekayaan melimpah dan bukan dalam perspektif korban. Selain karena belum adanya regulasi nasional yang bisa mengarahkan perspektif masyarakat secara adil dalam memandang masyarakat adat, pelanggaran-pelanggaran terhadap hak ekosob masyarakat adat Papua masih juga dipandang dalam perspektif sipil politik. Tidak hanya oleh negara tapi juga oleh aktor-aktor non negara lainnya. Fakta ini juga yang menjadi kendala untuk menyelesaikan persoalan-persoalan Papua pada “akarnya”. (Victor Mambor)

Sumber : Tabloidjubi.com

Catatan Situasi HAM di Papua Pasca Kunjungan Pelapor Khusus PBB

2009-01-19T05:27:00.000-08:00

JUBI - Kunjungan beberapa perwakilan PBB ke tanah Papua kini dituangkan dalam bentuk buku berisi kompilasi rekomendasi terhadap Indonesia oleh mekanisme HAM PBB.

Upaya mengumpulkan seluruh rekomendasi yang telah diberikan kepada Indonesia oleh sejumlah Treaty Bodies dan mekanisme khusus HAM PBB serta kelompok kerja Universal Periodic Review (UPR) PBB merupakan langkah penting dalam proses evaluasi terhadap kemajuan yang telah dicapai dan hambatan yang dihadapi dalam rangka penerapan berbagai norma dan standar HAM yang selama ini telah dan tengah dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia.
Perwakilan Deplu dalam uraian buku informasi yang berjudul kompilasi rekomendasi terhadap Indonesia oleh mekanisme HAM PBB, dihadapan para wartawan Jayapura yang berlangsung di Swisbell Hotel beberapa waktu lalu menjelaskan bahwa bahwa, dicanangkannya Ran-Ham (Rencana Aksi Nasional HAM) 2004-2009 adalah Pertama, membentuk dan memperkuat kelembagaan untuk melaksanakan Ran-Ham. Kedua, mempersiapkan ratifikasi instrumen HAM Internasional. Ketiga, persiapan harmonisasi legislasi-legislasi yang relevan. Keempat, diseminasi dan pendidikan HAM. Kelima, pelaksanaan norma-norma dan standar HAM serta Enam, monitoring, evaluasi dan pelaporan.
Khusus untuk Papua banyaknya pelaporan tentang adanya pelanggaran HAM yang telah dihimpun pada kunjungan utusan khusus PBB diantaranya, Mrs. Hina Jilani ke Indonesia pada 5-13 Juni 2007 yang kemudian disusul oleh special Rapporteur On Turture, Mr. Manfredd Nowak pada November 2007 lalu memunculkan rekomendasi dan mekanisme penanganan yang lebih serius lagi.
Ini merupakan sebuah langkah maju yang dilakukan oleh pemerintah. Tetapi kemajuan-kemajuan tersebut di atas tidak menutup masih banyaknya kasus kekerasan terhadap HRD di pertengahan tahun 2007 hingga 2008, terutama di daerah konflik seperti Papua, Aceh dan Ambon. Stigmatisasi sebagai separatis masih saja melekat di ketiga daerah tersebut dan menjadi justifikasi bagi aparat untuk melakukan tindak kekerasan terhadap HRD. Seperti yang dialami 11 orang pengurus Dewan Adat Papua yang diperiksa aparat Polda Papua pada tanggal 6 Juli 2007 terkait pembentangan bendera bintang kejora pada tarian Sampari yang ditarikan pada pembukaan acara Konferensi Dewan Adat Papua.
Isu separatisme juga menjadi alasan bagi Pemerintah Indonesia untuk secara massive melakukan deployment pasukan ke Papua agar dapat tetap mempertahankan wilayah NKRI. Tetapi pengiriman pasukan tersebut ternyata tidak sejalan dengan terjaminnya rasa aman masyarakat Papua karena masyarakat justru merasa was-was dan ketakutan. Pastor John Djonga, seorang pastor Katholik yang bertugas di wilayah perbatasan RI-Papua New Guinea di distrik Waris-Kabupaten Keerom, Papua yang mencoba menyuarakan keberatan masyarakat terhadap droping pasukan keamanan justru mendapat ancaman serius.
Ketakutan “separatisme Papua” memang masih menghantui Pemerintah Indonesia. Oleh karena itu salah satu hak rakyat Papua yang selalu mendapat pengawasan ketat dari Pemerintah adalah kebebasan menyatakan pendapat. Kejaksaan Agung berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung No. Kep-123/A/JA/11/2007 telah melarang beredarnya buku karangan Sendius Wonda, S.H., M.Si berjudul “Tenggelamnya Rumpun Melanesia; Pertarungan Politik NKRI di Papua Barat”. Jaksa Agung juga mengeluarkan instruksi no. INS-004/1/JA/11/2007 kepada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia untuk melakukan penyitaan terhadap buku tersebut dan melakukan operasi intelejen untuk tindakan penyitaan terhadap barang cetakan tersebut, serta meminta pertanggungjawaban mereka yang tidak mentaatinya. Pelarangan terhadap buku Wonda tersebut menurut Kepala Kejaksaan Negeri Jayapura Asri Agung Putra adalah karena memuat banyak hal yang mendiskreditkan Pemerintah dan berbau memecah-belah persatuan, diantaranya HIV/AIDS yang berkembang di Papua sengaja disebarkan secara terorganisir oleh Pemerintah dengan mendatangkan perempuan pelacur dari Jawa untuk memusnahkan orang Papua. Buku Wonda tersebut juga menyinggung program KB yang dikatakan untuk mengurangi penduduk Papua. Kejaksaan akan menindaklanjuti dengan mempelajari isi buku tersebut sebelum menentukan tindakan hukum selanjutnya.
Selanjutnya, di tahun 2008 juga terjadi penembakan terhadap seorang warga sipil, Opinus Tabuni, yang hingga hari ini belum diketahui siapa pelakunya. Peringatan Hari Masyarakat Pribumi di Wamena yang berujung penembakan Opinus ini bahkan menyeret panitia penyelenggaranya untuk diproses hukum berkaitan dengan kegiatan tersebut. Dan yang paling mutakhir adalah penangkapan Buchtar Tabuni dan Sebby Sembom karena dianggap mengorganisir demo 16 Oktober dan memasang spanduk yang berbunyi “Papua Zona Darurat” di makam Theys. Peristiwa-peristiwa ini menunjukkan bahwa kebebasan orang Papua untuk menyatakan pendapat masih mendapat pengawasan sangat ketat.
Sebagai negara pihak pada 6 (enam) dari 9 (sembilan) instrumen utama HAM internasional dan negara anggota dewan HAM yang telah secara resmi aktif mengundang berbagai mekanisme khusus dari PBB sejak tahun 1991, maka Indonesia tidak hanya memiliki kewajiban tetapi tanggung jawab moral untuk terus berupaya mengedepankan akuntabilitas dalam upaya pemajuan dan pelindungan HAM di tanah air.
Hari Maturbongs SH, Koordinator Kontras Papua yang juga salah seorang praktisi hukum ketika ditemui JUBI mengatakan kalau, penegakan HAM di Papua meskipun kecil namun akhir-akhir ini sudah sedikit mengalami kemajuan dibanding pada tahun-tahun sebelumnya. Dibentuknya UU Otonomi Khusus tahun 2001 yang disisi lain Kontras Papua juga turut serta mendorong terbentuknya perwakilan Komnas HAM.
Disinggung mengenai adanya kompilasi rekomendasi dari hasil kunjungan beberapa perwakilan PBB ke tanah Papua, dikatakan Hari Maturbong sebagai bentuk yang positif dan baik untuk memulai sebuah agenda baru tentang penegakan berbagai persoalan HAM.
“Untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran HAM lebih jauh dimasa mendatang, diharapkan pemerintah pusat dan daerah harus terbuka dengan melihat semua peristiwa masa lalu. Selain itu langkah kedepan juga harus segera dibentuk peradilan HAM serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Papua dengan terbuka” ujarnya.
Menurutnya. pemerintah harus mencari ide dan metode guna mencarikan solusi penyelesaian setiap pelanggaran yang pernah terjadi. Sebab kalau tidak demikian meskipun ada kemajuan namun di tingkat implementasi masih dianggap banyak masyarakat masih nihil.
Banyaknya kasus-kasus yang terjadi namun belum dapat diselesaikan seperti kematian pemimpin Presediun Dewan Papua, Theys Hiyo Eluay bersama hilangnya sang sopir Aristoteles Masoka hingga kini belum mendapat kejelasan sehingga belum mendapat kepuasan soal penyelesaian bagi masyarakat.
Hari juga mempertanyakan soal perwakilan Komnas HAM Papua, Pengadilan HAM serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) menjadi tanggungjawab siapa. Pembentukan ketiga instrumen diatas sebagai bentuk lembaga solusi atas penyelesaian kasus yang ada di Papua. Namun hingga kini ketiganya sama sekali dianggap belum mempunyai peran yang cukup signifikan dan bahkan belum ada di Papua untuk menjawab persoalan HAM.
Padahal imbuhnya, ada tiga contoh kasus yang telah diputuskan oleh Komnas HAM RI berdasarkan hasil penyelidikan terdapat pelanggaran HAM berat. Ketiga kasus tersebut yakni, Kasus Abepura, Wasior dan Kasus pasca pembobolan gudang senjata di Wamena. Dari ketiga kasus tersebut hanya kasus Abepura yang sudah disidangkan namun keputusannya sangat tidak memberikan rasa keadilan bagi para korbannya.
Sampai saat ini ketiga lembaga diatas masih menjadi tanda tanya, secara hukum Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Undang-Undang No.26 Tahun 2000 dan Undang-Undang No 21 Tahun 2001 memberikan ruang. Bahkan UU otonomi Khusus secara spesific telah menyebutkan dimana ketiga lembaga tersebut menjadi prioritas bagi pemerintah untuk mengadvokasi secara detail keberadaan lembaga itu.
Perwakilan Komnas HAM Papua meskipun telah ada sejak tahun 2003 di periode pertama telah berakhir dan saat ini mengalami kevakuman. Artinya komisioner perwakilan Komnas HAM Papua sekarang kalau mau dikatakan sudah tidak ada. Sebab lembaga ada tetapi orangnya tidak ada. Padahal ada berbagai kasus yang tengah membutuhkan tindakan advokasi oleh lembaga perwakilan ini.
Untuk itulah Kontras Papua mendesak kepada Komnas HAM RI untuk bertanggung jawab terhadap perwakilannya. Kemudian pemerintah daerah, DPRP dan MRP harus lebih berinisiatif untuk memikirkan keberadaan ketiga lembaga ini sebagai amanah UU otonomi Khusus bagi Papua. (Anang Budiono/Victor Mambor)

Sumber : Tabloidjubi.com

2,9 Triliun Untuk Jakarta, 33 Milyar Buat Timika

2009-01-19T05:24:00.000-08:00

JUBI - PT Freeport Indonesia telah melakukan kewajiban pembayaran kepada Pemerintah Indonesia sebesar 320 juta dolar AS, atau sekitar 2,9 triliun rupiah (dengan kurs saat ini) selama bulan April sampai Juni 2008. Pembayaran itu terdiri dari Pajak Penghasilan Badan sebesar 255 juta dolar AS; Pajak Penghasilan Karyawan, Pajak Daerah serta pajak-pajak lainnya sebesar 18,5 juta dolar AS; royalti 27,3 juta dolar AS dan dividen bagian Pemerintah 18,7 juta dolar AS.

Demikian keterangan Departemen Corporate Communications PTFI melalui pres (19/8). Disebutkan bahwa total pembayaran yang telah dilakukan Freeport selama tahun 2008 sampai bulan Juni telah mencapai 620 juta dolar AS atau sekitar 5,7 triliun rupiah dengan kurs saat ini. Pembayaran itu terdiri dari Pajak Penghasilan Badan sebesar 500 juta dolar AS; Pajak Penghasilan Karyawan, Pajak Daerah serta pajak-pajak lainnya sebesar 45 juta dolar AS, royalti 56,4 juta dolar AS, dan dividen bagian Pemerintah 18,7 juta dolar AS.
Freeport merupakan satu perusahaan besar yang beroperasi di Papua dan melaksanakan tugas sosial atau coporate social responsibility dalam berbagai bentuk. Baik itu mendirikan Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme Kamoro (LPMAK) khusus untuk masyarakat Amungme dan Kamoro, mendukung program pemerintah daerah hingga mendukung program Respek dan melaksanakan berbagai kegiatan lainnnya. "Jadi itu beberapa hal yang disumbangkan Freeport untuk kita," ujar Suebu lagi.
Untuk itu, Gubernur Suebu menilai perusahaan tambang yang terbesar di tanah air itu ibarat Sapi Perah yang mengeluarkan susu. "Jadi kerjasama kita dengan Freeport ini ibarat sapi, dia mengeluarkan susu, kalau kita pintar ya kita harus atur susunya, minum sama-sama, jangan dia minum sendiri. Sebaliknya rakyat juga jangan membunuh sapi, sebab kalau rakyat membunuh sapi, kita semua tidak akan dapat susu," terangnya.
Ditanya tentang besaran royalti yang diterima Papua pada tahun 2008 ini, dikatakan untuk Provinsi Papua jumlahnya mencapai Rp 400 miliar atau sekitar 16 persen dari total royalti secara nasional. Selebihnya dana royalti itu juga diberikan kepada kabupaten dan kota di seluruh Papua dan yang terbesar sekitar 32 persen diterima oleh daerah penghasil.
Disebutkan dalam release bahwa nilai pembayaran triwulanan tergantung kepada banyak faktor yang meliputi hasil operasi, cash flow dan posisi keuangan perusahaan, harga tembaga dan emas, dan kondisi pasar dan ekonomi secara umum.
Sejak tahun 1992 sampai Juni 2008, total kewajiban keuangan sesuai dengan ketentuan yang mengacu pada Kontrak Karya tahun 1991 yang telah dibayarkan Freeport Indonesia kepada Pemerintah Indonesia telah mencapai 7,5 miliar dolar AS. Jumlah tersebut terdiri dari pembayaran Pajak Penghasilan Badan sebesar 4,6 miliar dolar AS, Pajak Penghasilan Karyawan, Pajak Daerah, serta pajak-pajak lainnya sebesar 1,5 miliar dolar AS, royalti 787 juta dolar AS dan dividen sebesar 673 juta dolar AS.
Pekan Panutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2008 yang digelar Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Mimika disambut antusias wajib pajak (WP) di Timika. Setoran pajak sebanyak Rp3.275.479.829 dibukukan setelah dibayar oleh 927 wajib pajak selama pelaksanaan acara tersebut di halaman kantor Dispenda (21/8) lalu.
Ludi Maulana menuturkan PTFI dalam tahun 2008 telah melunasi Pajak PBB sebesar Rp33 milyar lebih dari berbagai perusahaan, seperti Hotel Sheraton, Avco, PJP dan sebagainya. Sehingga menurutnya, bukan hanya pajak dari Sheraton sebesar Rp2,5 milyar lebih yang dibayar dalam acara pekan panutan kali ini.
Pembayaran pajak dicatat oleh Dispenda bersama Kantor Pelayanan Pajak PBB Timika. Wajib pajak Sheraton Timika yang dikelola PT. Kencana Wisata Nusa Karya merupakan pembayar Pajak PBB tahun 2008 terbesar dalam acara ini dengan nilai setoran Rp2.531.374.212. Kemudian Serayu Grup membayar pajak senilai Rp75 juta, Hotel Intsia Timika sebesar Rp44 juta, Rusli Gunawan sebesar Rp24 juta dan lainnya yang membayar pajak pada pekan panutan ini.
Para wajib pajak datang dengan membawa serta Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yang telah diterima sebelumnya. Para pejabat yang hadir antara lain Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika, Drs. Wilhelmus Haurissa sebagai Ketua Tim Ektensifikasi dan Intensifikasi Pajak PBB Kabupaten Mimika didampingi Kepala Dispenda, Buce Timisela, SH., MM. Berikutnya Komandan Lanal Timika Letkol Laut Eko Ribut, Danlanud Letkol Pnb. Easter Haryanto, Kepala Cabang Bank Mandiri Timika, Rudol Sirait, Kepala Kantor PBB Timika, Indra Yudho Saputra dan sejumlah pejabat lain.
Dalam laporannya, Ketua Panitia Pekan Panutan PBB 2008, Buce Timisela, mengatakan tujuan acara ini untuk meningkatkan pendapatan pajak dari PBB dalam rangka meningkatkan pemasukan bagi Negara guna membiayai pelaksanaan pembangunan di segala bidang yang didasarkan pada UU Nomor 12 tahun 1999. Sasaran yang ingin dicapai yaitu tercapainya target APBD dan APBN tahun 2008. Melalui Pekan Panutan Ekstensifikasi dan Intensifikasi PBB ini, diharapkan mampu merangsang pertumbuhan Pajak PBB.
Kepala Kantor Pajak Wilayah XIII diwakili Kepala Kantor Pelayanan Pajak PBB Timika, Indra Yudho Saputra, mengatakan sampai saat ini terdapat 24.539 objek pajak PBB di Kabupaten Mimika dengan jumlah wajib pajak 21.550. Untuk tahun 2008 target penerimaan pajak sebesar Rp34,72 miliar.
Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika, Drs. Wilhelmus Haurissa mewakili Bupati Mimika juga mengatakan kegiatan Pekan Panutan dan Lomba Ekstensifikasi dan Intensifikasi PBB tahun 2008 bertujuan untuk mersangsang pertumbuhan pembayaran pajak. Sesuai UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus, menurut Sekda, setiap daerah diberi kewenangan mengatur daerahnya, dimana khusus untuk Papua diatur dengan UU Otsus.
Pada tahun 2007, kata Sekda Haurissa, Pajak PBB menyumbangkan dana sebesar Rp63.958.440.356 atau 7,89 persen dalam APBD Mimika 2007 yang besarnya Rp810.269.239.089. Sekda berharap melalui Pekan Panutan PBB ini, kesadaran masyarakat untuk membayar pajak semakin tinggi.
"Dari mana sumber dana untuk pembangunan disegala bidang, tentu saja adalah dari pajak dan sumber pendapatan daerah lainnya. Sehingga kami minta para wajib pajak dapat menyadari sepenuhnya akan manfaat dari membayar pajak," terang Sekda.
Setelah menyampaikan sambutan, Sekda Wilhelmus Haurissa disaksikan Kepala ispenda Buce Timisela dan Kepala Kantor PBB Timika, Indra Yudho, menggunting pita yang dihiasi balon sebagai pertanda Pekan Panutan PBB 2008 dimulai.
Yang menarik, Sekda Wilhelmus Haurissa merupakan pembayar pajak pertama dalam acara kemarin, disusul wajib pajak lainnya, seperti Hotel Sheraton, Serayu Grup dan lainnya.
Sesuai Surat Keputusan (SK) Bupati Mimika, dalam perlombaan Ekstensifkasi dan Intensifikasi Pajak PBB Tahun 2007, ditetapkan Kampung Pigapu Distrik Mimika Timur meraih Juara I dan mendapatkan hadiah uang tunai Rp2,5 juta serta piala. Disusul Kampung Wonosari Jaya (SP 4) sebagai Juara II dengan hadiah uang tunai Rp1,5 juta dan piala. Berikutnya Kampung Kamoro Jaya (SP I) sebagai Juara III mendapat hadiah uang tunai Rp1 juta dan piala yang diserahkan Sekda Wilhelmus Haurissa.
Setelah semua wajib pajak yang hadir selesai membayar pajak, panitia dilaksanakan pengundian hadiah. Dimana 150 wajib pajak dari Kampung Karang Senang (Distrik Kuala Kencana) yang membayar secara kolektif pajak PBB memborong hadiah mulai televisi, radio tape, tong sampah, rice cooker, kipas angin dan hadiah menarik lainnya. (John Krist Pakage)

Sumber : tabloidjubi.com

Pelanggaran HAM Ekosob Seringkali Diabaikan

2009-01-19T05:19:00.000-08:00

JUBI—Selama ini di Papua isu isu pelanggaran HAM Ekosob kurang mendapat perhatian, bahkan terkesan diabaikan. Padahal munculnya pelanggaran bidang Sipil dan Politik (Sipol) akarnya berasal dari pelanggaran Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Ekosob) orang Papua.

“Kita selama ini masih berpikiran bahwa HAM ini hanya menyangkut masalah hak-hak sipil dan politik, atau masalah orang-orang yang tercederai secara fisik padahal jika pemerintah mengabaikan segala sesuatu yang menyangkut masalah HAM dari masyarakat itu juga merupakan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah sendiri,” jelas Kakanwil Hukum dan HAM Provinsi Papua Nasaruddin Bunas,SH, MH belum lama ini di Jayapura.
Lebih lanjut Kakanwil Hukum dan HAM Papua memberikan contoh misalnya, sekarang ini masih banyak pengangguran, banyak masyarakat yang belum dapat pemenuhan kesehatan secara baik, masih banyak yang belum mendapatkan pendidikan, ini merupakan tugas-tugas pokok dari pemerintah dan pemerintah juga harus bertanggung jawab untuk membenahinya.
Dengan adanya Otonomi Khusus (Otsus) bagi Papua sejak dicanangkan beberapa tahun yang lalu namun realisasi dari apa yang terdapat di Otsus. Misalnya saja tentang ketenaga kerjaan kata Bunas di mana dalam pasal 23 Otsus jelas-jelas mengatakan bahwa masyarakat asli Papua mempunyai keutamaan untuk mendapatkan lapangan pekerjaan sesuai dengan keahlian dan pendidikan. “Begitu juga untuk penerimaan hakim dan jaksa diutamakan bagi masyarakat asli Papua tetapi dalam kenyataan pada pengurusannya yang lebih lanjut diatur dalam perdasi. Namun mungkin Perdasinya belum ada, dan ini menjadi problem-problem yang harus diatur dan diselenggarakan perdasi tersebut oleh DPRP, karena kita harapkan DPRP sebagai wakil rakyat tentu sudah harus mampu melihat bagaimana meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat asli Papua,”ujar Bunas.
Ditegaskan masalah masalah yang terjadi di Provinsi Papua sebenarnya kalau diamati khususnya terdapat pada masalah pendidikan, pertambangan, kesehatan, ketenagakerjaan dan lain-lain. “Semua permasalahan ini akan berhulu pada masalah kesejahteraan masyarakat, sejauh ini tidak ada pengaturan-pengaturan yang secara jelas, maka pemenuhan hak-hak masyarakarat tidak dapat dipenuhi secara cepat dan terukur,”ujar Bunas.

Peningkatan kualitas Ekosob
Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum Muslimin SH melihat bahwa, kewajiban negara dalam penegakan HAM di Indonesia yang tertuang dalam pasal 28 I UUD 1945, pada pasal 4 disebutkan bahwa perlindungan, kemajuan penegakan dan pemenuhan HAM adalah tanggungjawab negara terutama pemerintah.
Pasal ini sudah jelas bahwa dalam UUD RI memberikan kewajiban dan tanggung jawab penegakan HAM kepada negara dan pemerintah. Kelemahan dari pasal ini bahwa kewajiban dan tanggung jawap negara dalam penegakan HAM ini hanya diatur dalam satu ayat saja, bukan dalam satu pasal. Sehingga akan muncul suatu pertanyaan apakah tanggungjawab negara dalam ayat 4 itu dimaksudkan hanya untuk pelaksanaan ayat satu,dua dan ayat tiga pada pasal 28 I saja ataukah seluruh masalah HAM yang diatur dalam UUD 1945 tersebut. Seharusnya ketentuan ini diatur dalam satu pasal tersendiri sehingga ada perbedaan tentang apa yang diatur, siapa yang terkena aturan dan siapa yang bertanggung jawab menjalankan aturan itu.
“Pada umumnya semua yang diatur dalam UUD 1945 adalah merupakan pengaturan dan perlindungan HAM, dan bukan hanya pasal 28 A saja, dan meskipun UUD 1945 telah mengalami amandemen 4 tetapi masih banyak terdapat kelemahan,” ungkapMuslim.
Lanjut dia, dalam pasal 31 tentang pendidikan yang bunyinya setiap warga negara, berhak mendapat pendidikan, dan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan negara wajib membiayainya, dan ini merupakan persoalan. “Dalam UUD mewajibkan negara dan pemerintah daerah untuk mengatur 20 persen dari APBN dan APBD untuk pendidikan, tetapi sampai hari ini belum ada daerah apalagi negara mengatur 20 persen untuk biaya pendidikan. Sehingga pemenuhan kebutuhan dasar atau pendidikan wajib bagi warga negara menjadi tidak wajib, karena pemerintah yang diwajibkan untuk membiayai pendidikan dasar ini juga sementara negara yang diwajibkan untuk membiayai tidak mampu dilaksanakan,”ujar Muslim.
Untuk itu, lanjut dia, upaya yang perlu dilakukan pemerintah dalam pemenuhan hak Ekosob adalah dengan memberi peluang bagi setiap warga negara untuk menciptakan dan mengembangkan potensi Ekosob yang dimiliki tanpa ada tekanan dan rasa takut.
Negara juga wajib melakukan pemberdayaan dan peningkatan kualitas potensi Ekosop sehingga potensi tersebut dapat bertumbuh dengan daya saing yang kuat serta negara wajib memberi perlindungan hak Ekosob sehingga warga merasa nyaman, aman dan memperoleh hasil yang maksimal.

47 Kasus Pelanggaran Ekosob di Papua
Sementara Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua, Paskalis Letsoin SH mengungkapkan, Hak Ekosob adalah bagaian dari perkembangan HAM untuk generasi kedua setelah hak sipil dan politik (Sipol).
“Dalam konteks Papua maupun Indonesia secara umum sebenarnya Hak Ekosob belum mendapat perhatian yang benar–benar serius,” ujar Letsoin.
Lanjutnya, ketika orang berbicara tentang kekerasan, teror, pembunuhan, intimidasi. “Kita dari masyarakat, mahasiswa, maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bersama-sama bersuara mengutuk tidakan seperti tersebut dan ini merupakan bagian dari pemenuhan hak sipil politik, tetapi kalau ada pelanggaran ekosob sepertinya perhatian untuk hal ini masih sangat minim baik oleh negara dan pemeritah, maupun masyarakat sipil, mahasiswa serta gerakan massa lainnya,”ujar Letsoin.
Dia memberikan salah satu contoh yang pernah terjadi adalah para mama-mama penjual pinang di depan Super Market Gelael di Kota Jayapura. “Mereka sendiri ini menuntut sendiri hak mereka, ketika mereka menuntut haknya mereka didampingi oleh hanya sebagian kecil orang saja,” tegas Letsoin.
Lebih lanjut, urai Letsoin, hal ini menunjukkan perjuangan untuk menuju pemenuhan hak Ekosob masih belum menarik perhatian banyak orang, padal sesungguhnya hak-hak ini sebenarnya yang menentukan kita eksis dalam segala pergerakan.
“Bagaimana kita bisa bergerak kalau lapar, bagaimana orang mau sekolah kalau tidak ada biaya,” papar Letsoin.
Munculnya Hak Ekosob setelah Hak Sipol itu menentukan hak yang perlu harus dipenuhi, meskipun kita sadar bahwa pemenuhan hak Ekosob tidak boleh terlepas dari pemenuhan hak sipil politik.
Jika menelaah kembali persoalan-persoalan yang terjadi di Papua, tentang apa yang diidentifikasi oleh LBH Papua sampai dibidang ekonomi ini khususnya bagi akses pasar bagi-mama-mama orang asli Papua sangat sulit.
“Mereka yang selalu jualan di pasar-pasar menjual hanya menempati pinggiran jalan maupun pinggiran toko, dan hampir terjadi di semua wilayah. Keadaan seperti ini sudah terjadi dari tahun ketahun tetapi sampai saat ini belum ada perbaikan nasib mereka. Begitu juga dengan pemberian gaji dan honor yang tidak sesuai dengan kesepakatan yang menuju pada pemutusan hubungan kerja,”ujar Letsoin.
Selain itu fakta yang menunjukkan, lanjut Letsoin, penganguran yang terjadi di Papua begitu tinggi. “ Padahal kita masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan pekerjaan namun yang terjadi jumlah pengangguran ini makin meningkat.
Begitu juga dengan pendidikan, dimana ditemukan biaya pendidikan yang mahal, sehingga anak-anak usia sekolah sulit untuk mengejam pendidikan ditingkat dasar,”ujar dia seraya menambahkan walau pun sebenarnya pendidikan di tingkat lanjutan dan perguruan tinggi serta mutu pendidikan belum begitu baik serta keterbatasan dalam tenaga-tenaga pendidik untuk anak usia sekolah.
Bukan itu saja, Letsoin juga menyoroti masalah bidang kesehatan, justru yang ditemui di lapangan adalah masih rendahnya pelayanan rumah sakit terhadap orang yang mencari kesehatan dan obat yang dibeli pun mahal, bahkan obat-obat terkadang sulit diperoleh. Begitu juga dengan keterbatasan tenaga medis di daerah, walaupun ada tenaga medis, tetapi pelayanan juga tidak sebagaimana mestinya, serta standar kesehatan yang layak di Papua belum diketahui dan dalam sisi pandang Ekosob masalah ini layak perlu ada standarisasi yang layak bagi masyarakat yang ada di Papua dan ini belum jelas.
Sementara satu hal yang paling merugikan adalah tentang budaya yang dikibarkan diluar adalah bahwa budaya Papua identik dengan kekerasan dan minuman keras (miras), hal-hal ini yang salah dan sangat merugikan kita sementara banyak hak-hak cipta kita yang banyak dipalsukan dari luar.
Berdasarkan hasil monitoring pada LBH Papua terdapat sebanyak 47 kasus pelanggaran di bidang hak Ekosob.”Celakanya bahwa para-pelaku pelanggaran ini sampai saat ini belum diatur kalau dilanggar apakah di hukum atau tidak,” tegas Letsoin.
Yang jelas dalam setiap pembangunan yang berbasis Hak Asasi Manusia (HAM) harus partisipasi di mana masyarakat harus dilibatkan dalam proses proses penetapan kebijakan untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak hak mereka dalam bidang EKOSOB. Pemberdayaan , masyarakat harus diberdayakan, termasuk dalam posisinya untuk melakukan klaim klaim atas hak haknya. Akuntabilitas (pertanggunggugatan), seluruh kebijakan publik untuk melaksanakan kewajiban pemerintah harus bisa dipertanggungjawabkan dan dipertanggunggugatkan terhadap publik.(Yunus Paelo/Dominggus A Mampioper)

Sumber : tabloidjubi.com

DPP-AMPTPI Protes Polda Papua

2009-01-19T05:05:00.000-08:00

JAYAPURA (Papos) –Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua Se- Indonesia (DPP-AMPTPI) memprotes perlakuan tidak adil yang diterima Buctar Tabuni dan Seby Sambo di Mapolda Papua.

Demikian Media Release DPP-AMPTPI yang ditandatangani Sekjen DPP-AMPTPI Markus Haluk yang diterima Papua Pos Minggu (18/1) malam. Oleh sebab itu, Markus Haluk minta jaminan keselamatan dan kenyamanan atas Buctar dan Seby selama menjalani masa tahanan di Mapolda.

Menurutnya, bahwa telah terjadi intimidasi yang disertai dengan pemukulakan terhadap Buctar Tabuni pada tanggal, Sabtu (17/1) pukul 12.30 WPB (Waktu Papua Barat.

“Selain itu, Buctar Tabuni dan Seby Sambon sering tidak mendapat keadilan oleh petugas penjagaan POLDA Papua, karena para tamu datang mengunjungi mereka dipersulit untuk bertemu,”ungkapnya.

Hal ini berawal akibat kebutuhan air minum dan air bersih tidak mengalir didalam tahanan Polda Papua, sehingga Buctar meminta bantuan petugas untuk memperhatikan kebutuhan air.

Namun permohonan itu tidak ditanggapi secara serius, dan petugas hanya memberikan janji, tetapi bukan memenuhi permintaan Buctar, tetapi justru mengintimidasi Buctar serta pemukulan.

Sehingga demi martabat demokrasi, hukum dan HAM di Tanah Papua maka DPP-AMPTPI mendesak Kapolda Papua untuk penangguhan penahanan mengingat kondisi Buctar dan Semby semakin memburuk.

“Kami mendesak kepada Gubernur Papua, Kapolda Papua, Pangdam XVII/Cenderawasih, DPRP, MRP dan DPR Irian Jaya Barat, Dewan Adat Papua, pimpinan agama, perempuan dan berbagai komponen terkait tidak saling tuding menuding,”pintanya.

DPP-AMPTPI mendesak pemerintah pusat dan berbagai pihak internasional untuk melakukan dialog nasional dan internasional guna menyelesaikan persoalan Papua secara demokratis dan bermartabat.
“Kami minta pihak keamanan Papua untuk membuka kebebasan berdemokrasi bagi rakyat Papua untuk menyampaikan aspirasi,”ujarnya. (toding)

Sumber : Papua Pos

Polda Papua Kirim Tim Ke Tingginambut

2009-01-19T05:02:00.000-08:00

MERAUKE (Papos) - Kepolisian Daerah (Polda) Papua, pasca kontak senjata OPM dengan Brimod pada Jumat (16/1) pagi sekitar pukul 10.00 WIT, akan mengirim tim ke Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya.

Kapolda Papua Irjen Pol Bagus Ekodanto ketika dihubungi ANTARA, Jumat (16/1) malam mengatakan, pihaknya akan mengirimkan tim yang terdiri atas Propam, Intelkam dan lainnya ke Mulia untuk menyelidiki insiden tersebut.
Dari hasil tim itulah baru akan diputuskan apakah pihaknya akan melakukan pengejaran mengingat sebelumnya atas permintaan dari tokoh masyarakat agar memberi waktu kepada mereka untuk membantu mencari senjata yang dirampas saat menyerang Pos Polisi di Tingginambut, Selasa (13/1) lalu.

"Kami belum memutuskan apakah tetap memberikan waktu tiga minggu sesuai permintaan para tokoh masyarakat dan kepala suku atau tidak," ungkap Kapolda Papua Irjen Pol Bagus Ekodanto yang dirilis Koran ini tadi malam (18/1).

Menurutnya, insiden baku tembak antara kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) dengan anggota Brimob berawal dari saat anggota melakukan patroli dekat markas OPM di Tinggi Neri, Kamis ( 15/1) sekitar pukul 22.00 WIT.

Saat mendekati markas OPM, anggota ditembaki gerombolan OPM, namun setelah membalas dan mendapati markas mereka ternyata sudah kosong, sehingga anggota kembali keesokan paginya.

Namun, kata Kapolda Papua, di sekitar sungai anggotanya ditembaki hingga kembali terjadi baku tembak. Dalam kontak senjata itu salah seorang anggota OPM tertembak.

Kapolda Papua mengakui, anggota OPM bernama Yendenak Wonda yang tertembak itu saat ini dirawat di RSUD Mulia dan menurut rencana dijadwalkan Senin (19/1) hari ini dievakuasi ke Jayapura.

Ketika ditanya apakah saat bentrok senjata OPM menggunakan senjata yang dirampas dari pospol Tingginambut, Kapolda Papua mengakui, dari informasi yang diterima anggota mengaku bahwa senjata yang digunakan itu senjata organik.
“Belum dapat dipastikan karena setelah Wonda terluka senjatanya dilempar ke temannya,” jelas Kapolda Papua Irjen Pol Bagus Ekodanto.(ant/nas)

Sumber : Papua Pos

Hujan Lebat "Merpati" Batal Mendarat Di Biak

2009-01-19T04:58:00.000-08:00

JAYAPURA(Papos) - Hujan lebat yang mengguyur wilayah Papua menyebabkan pesawat terbang komersial "Merpati" MZ 774 yang terbang dari Jakarta pada Jumat (16/1) dengan rute Makassar, Biak, Jayapura dan Merauke batal mendarat di Bandar Udara (Bandara) Frans Kaisiepo, Biak.

Pesawat Merpati MZ 774 yang membawa penumpang lebih dari 200 orang dari Jakarta dan Makassar itu pada Pkl.06.30 WIT memasuki kawasan Biak untuk mendarat menurunkan penumpang di wilayah itu.

Namun karena hujan sangat lebat mengguyur wilayah Biak dan sekitarnya maka pasawat Merpati yang diterbangkan Pilot Capt.Suhut Karyono dan Co-Pilot Benny itu tidak dapat mendarat di Bandara Frans Kaisiepo.

Pilot telah berupaya sejauh kemampuan untuk mendaratkan pesawat tersebut. Dua kali pesawat itu memutar-mutar di atas Bandara Frans Kaisisepo dan mengambil posisi mendarat namun gagal mendarat di Bandara itu.

Pada akhirnya, pilot Capt. Suhut Karyono memutuskan untuk melanjutkan penerbangan ke Jayapura.

Seorang pramugari memberikan pengumuman, menyampaikan permohonan maaf karena pesawat Merpati MZ 774 tidak dapat mendarat di Bandara Frans Kaisiepo untuk menurunkan penumpang tujuan Biak.

Sekitar 50 menit kemudian atau Pkl.07.25 WIT, pesawat Merpati itu mendarat mulus di Bandara Sentani yang ketika itu pun wilayah Jayapura dan sekitarnya sedang diguyur hujan.

Beberapa menit sebelum pesawat berhenti di landasan Bandara Sentani, seorang pramugari kembali menyampaikan pengumuman yang meminta agar penumpang pesawat Merpati tujuan Biak segera pindah ke pesawat Garuda yang hendak terbang menuju Jakarta yang akan singgah di Biak dan Makassar.

Tampak, puluhan penumpang Merpati tujuan Biak itu berlari-lari menuju pesawat Garuda yang akan menerbangkan mereka menuju Bandara Frans Kaisiepo, Biak. (ant)

Sumber : Papua Pos

Kondisi WN Australia Di Penjara Merauke Baik

2009-01-19T04:54:00.000-08:00

MERAUKE (Papos) -Kondisi warga negara Australia yang mendekam di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Merauke sejak dipenjara dalam keadaan baik. Karen Burke, salah seorang dari lima warga Australia itu kepada Antara di LP Merauke, Sabtu (17/1), mengaku kondisinya dalam keadaan baik-baik saja. "I am fine," kata Burke yang berada dalam satu bilik tahanan dengan Vera Scott Bloxom.

Setelah menyatakan dirinya dalam keadaan baik, Karen Burke yang mengenakan daster berwarna kekuning-kuningan langsung kembali ke dalam sel setelah mengetahui bahwa yang menyapanya adalah wartawan.

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Merauke Lilik Sujandi membenarkan bahwa kondisi kelima warga Australia itu baik dan mereka mulai membaur dengan para tahanan dan narapidana lainnya.

"Dari pantauan kami, mereka sudah mulai saling mengenal dengan para tahanan lainnya," kata Lilik Sujandi.

Kelima warga Australia itu terpaksa mendekam di LP setelah dijatuhi hukuman penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Merauke, Kamis (15/1), karena terbukti masuk Indonesia (Merauke) secara ilegal menggunakan pesawat kecil jenis V-68.

Empat dari lima warga Australia itu yakni Karen Burke, Vera Scott Bloxom, Hobert Hofer dan Keith Rowald Mortimer diganjar masing-masing dua tahun penjara dan denda Rp25 juta.
Sedang Hendry Scott Bloxom, pilot pesawat tersebut dijatuhi hukuman tiga tahun penjara dan denda Rp.50 juta.(ant/nas)

Sumber : Papua Pos

OPM-Brimob Baku Tembak

2009-01-16T17:04:00.000-08:00

JAYAPURA (PAPOS) -Kelompok separatis bersenjata yang tergabung dalam Organisasi Papua Merdeka (OPM), Jumat (16/1) pagi sekitar pukul 10.00 WIT menghadang anggota Brimob yang sedang menuju Mulia, ibukota Kabupaten Puncak Jaya.
Dalam penghadangan itu satu anggota OPM terluka. Informasi yang dikumpulkan Koran ini dari Antara, Jumat (16/1) malam mengungkapkan, satu anggota OPM yang tertembak atas nama Yendenak Wonda dan saat ini tengah di rawat di RUSD Mulia. Insiden itu bermula dari kegiatan yang dilakukan anggota Brimob yakni melakukan pemetaan lokasi markas OPM Kamis malam sekitar pukul 22.00 WIT, saat anggota Brimob bersama anggota Densus 88 yang berlokasi di Tinggi Neri.

Saat berada di Tinggi Neri, yang berjarak sekitar dua jam berjalan kaki, anggota Brimob ditembaki dengan OPM dan membalas sehingga terjadi baku tembak selama beberapa saat.

Setibanya di Markas OPM, anggota Brimob memutuskan kembali ke Tingginambut dan keesokan paginya kembali ke Mulia. Saat kembali ke Mulia itulah anggota Brimob dihadang dan terjadi baku tembak.

Sebelumnya tanggal 9 Januari lalu, OPM menyerang pos polisi di Tingginambut dan membawa lari empat pucuk senjata milik Polri.

Kapolda Papua Irjen Pol F.X Bagus Ekodanto, ketika dikonfirmasikan Papua Pos tadi malam (Jumat 16/1), melalui telepon selulernya tidak dapat dihubungi, karena telepon genggam Kapolda sedang tidak aktif.

Karena tidak dapat menghubungi Kapolda Papua Pos berusaha menghubungi Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Agus Riyanto. Disela-sela rapat, Kabid Humas masih sempat menjawab beberapa pertanyaan. Namun Agus Riyanto, belum dapat kepastian kebenaran adanya kontak senjata antara OPM dan Brimod seperti yang seperti dikonfirmasikan Papua Pos, tadi malam (Jumat 16/1).

Dijelaskan, dirinya belum dapat memastikan kapan insiden antara OPM dan Brimob. Karena dirinya selaku Kabid Humas Polda belum mendapatkan laporan resmi. “Saya belum bisa memastikan, menunggu informasi yang pasti,” ungkapnya.(lina/ant)

Sumber : Papua Pos

Australia Hormati Hukum RI

2009-01-16T17:02:00.000-08:00

BRISBANE (PAPOS) -Menteri Luar Negeri Australia Stephen Smith, memahami masa sulit yang dihadapi kelima orang warganya yang divonis bersalah oleh PN Merauke, Kamis (15/1). Namun ia memandang kelanjutan proses hukum terhadap vonis tersebut masih terbuka dengan mengajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi. "Saya diberi tahu bahwa pengajuan banding atas vonis Itu terbuka. Cara terbaik bagi kita adalah menunggu pengajuan banding dan menunggu hasil keputusan pengadilan," katanya dalam penjelasan persnya, Jumat (16/1) kemarin, seperti diterima Koran ini dari Antara di Brisbane.

Menlu Smith mengatakan, pihaknya akan terus memberikan bantuan kekonsuleran kepada kelima orang warganya yang divonis bersalah telah memasuki wilayah Merauke tanpa dokumen perjalanan yang sah 12 September 2008 itu.

Masalah vonis bagi Hendry Scott Bloxom, Vera Scott Bloxom, Karen Burke, Keit Rowald Mortimer dan Hubert Hufer itu mendapat sorotan media Australia.

Harian "The Australian" misalnya menurunkan berita berjudul "Jail for Aussies over Papua visa an 'embarrassment'" sedangkan "Sydney Morning Herald" menyoroti isu yang sama dalam berita berjudul "Australian Intruders in Papua Sent to Jail".

Kedua surat kabar itu memberitakan vonis tiga tahun penjara kepada Hendry Scott Bloxom, dan masing-masing dua tahun penjara kepada Vera Scott Bloxom, Karen Burke, Keit Rowald Mortimer dan Hubert Hufer itu sebagai "kejutan" dan "memalukan".

Vera Scott Bloxom seperti dikutip Sydney Morning Herald mengatakan, ia tidak percaya dengan vonis yang dijatuhkan majelis hakim PN Merauke itu.

The Australian mengutip pendapat Efraim Fangohoi, pengacara warga Australia ini, yang menyebut vonis yang dijatuhkan majelis hakim PN Merauke hari Kamis (15/1) itu sebagai "hal yang sangat memalukan bagi (sistim) hukum Indonesia."

Menurut dia, bentuk hukuman bagi kelima warga Australia itu hanya "deportasi".

Kelima warga Australia itu tiba di Merauke dengan pesawat kecil 12 September 2008 tanpa dilengkapi berbagai dokumen perjalanan yang benar untuk berwisata.

Mereka tidak mengantongi izin terbang, izin keamanan maupun izin imigrasi saat terbang dengan pesawat kecil jenis V-68 ke Provinsi Papua dari Pulau Horn di lepas pantai Cape York.

William Hendry Scott Bloxam berindak sebagai pilot, sedangkan Vera Scott Bloxam (co pilot), Hubert Hofer (penumpang), Karen Burke (penumpang) dan Ket Rowald Mortimer (penumpang). (ant/nas)

Sumber : Papua Pos

Potret Transportasi Darat Antar Kabupaten di Papua

2009-01-16T02:37:00.000-08:00

Jalan trans Papua yang menghubungkan Nabire dengan Enarotali sejak April 2007 lalu, hingga kini masih dalam kondisi rusak berat. Akibat terputusnya jalur darat yang menjadi jalur transportasi barang dan jasa berdampak melambungnya harga barang dan jasa di Enarotali dan sekitarnya yang bergantung pada suplai barang dari Nabire.
Kondisi yang sama dialami hampir semua jalan rintisan antar kabupaten di Papua. (Foto : Ist)

Tenda Di Sekitar Makam Theys Tidak Akan Dibongkar

2009-01-15T06:57:00.000-08:00

JUBI - Rencana pembongkaran tenda-tenda yang didirikan di sekitar makam ditanggapi dingin oleh Sekretaris jenderal International Parlement for West Papua (IPWP) dalam negeri, Victor Yeimo. Pihaknya menyatakan siap menerima tim yang akan melakukan pembongkaran dengan baik.

"Ini adalah halaman rumah kami, tidak ada alasan pemda Kabupaten Sentani membongkar tenda-tenda ini, sebab itu setiap orang yang datang akan kami terima sebagai tamu" ujar Yeimo Kamis (15/1). Menurutnya jika alasannya keindahan, jelas sangat dibuat-buat karena tidak ada tempat yang kotor ataupun terlihat kotor, sebab pihaknya selalu membersihkan halaman ini.

"Tanah ini telah diserahkan oleh seluruh ondopolo Sentani kepada dewan adat Papua sejak tahun 2001 lalu, surat resminya juga telah diberikan kepada DAP sejak 5 januari 2006 dan ditandatangani oleh seluruh ondopolo sentani. Jadi tidak ada alasan untuk memindahkan kami kecuali diminta oleh DAP. Kami sendiri tidak akan membongkat tenda-tenda ini." ujar Yeimo. Pihak DAP sendiri tidak mempermasalahkan dan sudah melakukan pembicaraan dengan Pemda Jayapura.

Pihaknya telah menawarkan kepada pemda, jika alasannya kebersihan maka pembersihan dapat dilakukan secara bersama-sama, namun justru perintah pembongkaran yang diterima mereka. "Jika alasannya bukan politik, mengapa harus pakai cara-cara emosional? Bicara baik-baik, jangan langsung perintah bongkar," katanya.

Rencananya tenda-tenda ini didirikan untuk menampung mahasiswa Papua asal Jawa, Bali dan Sulawesi yang pulang untuk gantung pena, karena situasi politik Papua saat ini. "cloter pertama akan tiba dengan kapal tanggal 20 januari ini, kemudian diikuti rombongan yang lain. Itu sebabnya kami menyediakan tempat di sini," kata Yeimo. (Angel Flassy)

Sumber : Tabloid Jubi

Pilot Australia Diganjar Tiga Tahun Penjara

2009-01-15T06:36:00.000-08:00

MERAUKE, KAMIS — Hendri Scott Bloxom (61), pilot Australia, diganjar hukuman tiga tahun penjara dan denda Rp 50 juta oleh Majelis Hakim PN Merauke, Papua, Kamis (15/1), karena masuk Indonesia secara ilegal.

Majelis Hakim PN Merauke yang diketuai D Sinaga, SH menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah memasuki wilayah Indonesia tanpa dilengkapi surat-surat seperti Security Approval dan Fligth Clearence.

Pesawat V-68 yang dikemudikan Bloxom dinyatakan dirampas untuk negara. Majelis hakim juga memerintahkan jaksa penuntut untuk segera memasukkan terhukum ke rumah tahanan negara. Penasihat hukum terdakwa, Efrem Fangohoy, SH, langsung menyatakan banding atas putusan tersebut.

Dalam sidang beberapa jam sebelumnya, Majelis Hakim PN Merauke juga menghukum empat orang rekan Bloxom dengan dua tahun penjara karena masuk Indonesia secara ilegal dengan menggunakan pesawat yang dipiloti Scott Bloxom.

Keempat rekan Scott Bloxom itu adalah Vera Scott Bloxom, Karen Burke, Hubert Hofer, dan Keit Rowald Mortimer. Mereka masuk ke wilayah RI melalui Horn Island tanggal 12 September 2008 menggunakan pesawat jenis V-68 dan mendarat di Bandara Merauke. (ONO)

Sumber : Antara

Bandara dan Pelabuhan Manokwari Butuh Perbaikan

2009-01-15T06:30:00.001-08:00

MANOKWARI, RABU - Gempa 7,2 SR dan 7,6 SR yang terjadi di Manokwari Provinsi Papua Barat 4 Januari kemarin menyebabkan infrastruktur transportasi rusak. Dermaga pelabuhan bongkar muat retak dan hingga sekarang masih dipaksakan untuk digunakan. Sementara Bandara Rendani mengalami kerusakan pada tiang penyangga menara kontrol dan field station.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Manokwari, Jacob Insyur, Rabu (14/1), mengatakan seluruh kerusakan ini telah dilaporkan kepada Bupati Manokwari Dominggus Mandacan dan Ketua Satuan Penanggulangan Bencana Manokwari Dominggus Buiney. Ia mengharapkan kerusakan-kerusakan ini segera diperbaiki agar aktivitas operasi bandara dan pelabuhan lebih terjamin keamanannya.

Ia mengatakan bandara sempat ditutup pada tanggal 4 Januari karena alasan keamanan. Tetapi keesokan harinya telah dapat digunakan hingga saat ini. Diungkapkan, infrastruktur dan moda transportasi untuk mendukung pengiriman bantuan dari Satkorlak Provinsi Papua Barat dan Satlak Manokwari sudah normal.

Sementara itu, kondisi Manokwari telah normal. Tiada lagi dijumpai pengungsi massal. Sebagian warga sudah kembali tidur di dalam rumah setelah sebelumnya tinggal di tenda-tenda darurat meski sampai sekarang masih kerap terjadi gempa susulan berskala relatif rendah. Gempa terakhir yang dirasakan hari ini terjadi pukul 16.19 WIT dengan kekuatan 5.5 SR dan berpusat pada jarak 109 kilometer sebelah barat daya Manokwari dengan kedalaman 20 kilometer. (Ichwan Susanto)

Sumber : KCM

OPM Lari ke Batom

2009-01-15T02:57:00.000-08:00

JAYAPURA (PAPOS) –Kelompok OPM yang mengambil 4 puncuk senjata di Pos Polisi Tingginambut Kabupaten Puncak Jaya, diperkirakan telah melarikan diri memasuki Batom.

Dandrem 172/Praja Wirayakti Kolonel CZI I Made Sukadana mengatakan, saat ini prajurit Korem lebih meningkatkan kewaspadaan serta meningkatkan patroli pasca penyerangan Pospol Tingginambut.

“Saat ini prajurit kita lebih meningkat kewaspadaan dan lebih meningkatkan patroli untuk mengantisipasi,” ujar Dandrem kepada wartawan usai memimpin upacara Sertijab Dandim 1701 Jayapura, Rabu (14/1) kemarin.

Antisipasi larinya OPM itu ke arah Batom sudah dilakukan pihak Korem, dengan menggelar sweeping bersama-sama anggota Kepolisian di Wamena. Demikian juga dengan patroli dimana tadinya dalam radius dekat, maka kini lebih lebih ditingkatkan.

Bahkan kesiagaan di pos TNI ditingkatkan kewaspadaan di Batom antara lain Koramil dan juga Satgas dari Battalion 511.“Kita mengharapkan pengembalian senjata dilakukan secara secara persuasif melibatkan tokoh masyarakat, tokoh gereja dan sebagainya,” lanjut Dandrem.

Sementara itu, untuk penambahan pasukan guna mendukung peningkatan patroli yang dilakukan Dandrem mangungkapkan tidak akan dilakukan penambahan prajurit. Pasalnya kekuatan prajurit yang ada saat ini diraskan sudah memadai.(lina)

Sumber : Papua Pos

Rakyat Papua dan Papua Barat Perang Melawan HIV/AIDS

2009-01-14T07:44:00.000-08:00

Seruan ini diungkapkan Gubernur Papua Barnabas Suebu, SH saat membuka pertemuan pemangku kepentingan (Stakeholders) untuk percepatan penanggulangan dan pencegahan HIV/AIDS di Tanah Papua, di Sasana Krida Kantor Gubernur Provinsi Papua, Jayapura, Rabu (19/11).
“Semua rakyat Papua dan Papua Barat berdoa dan berpuasa minta kepada Tuhan untuk menghindari diri dari permabukan dan hubungan seks beresiko, menghindari diri dari perbuatan zina. Saya percaya kita akan cepat menang dalam peperangan melawan penyakit. Doa atau puasa bagi setiap orang atau setiap rumah tangga kita berperang melawan HIV/AIDS,” imbuh Gubernur Suebu.
Pertemuan ini juga dihadiri Gubernur Papua Barat Brigjen Marinir (Purn) Abraham O Ataruri, Sekretaris KPA Nasional Dr Nafsia Mboy,MPH, Staf Ahli Depdagri Bidang Pembangunan Dr Kusnan Al Halim,SH, Ketua Sandaun Province AIDS Comission (SPAC) Papua Nugini Rose Uri, Delegasi dari Kedubes Belanda, Amerika Serikat, Australia, pimpinan lembaga donor dari UNICEF dan World Bank dan lain-lain.
Upaya ini, ujar Gubernur Suebu, harus dilakukan melalui suatu gerakan untuk memberitahu kepada seluruh masyarakat agar pesan yang disampaikan harus tiba kepada semua orang. Untuk kebutuhan ini, maka pemerintah telah menyediakan dana miliaran rupiah untuk melakukan kegiatan sosialiasi, pengadaan spanduk, poster serta pelatihan penanggulangan HIV/AIDS di setiap kampung di seluruh Provinsi Papua dan Papua Barat.
“Paling lambat tahun 2009 pemerintah akan membangun sebanyak 3.000 Posyandu di seluruh kampung. Dana APBD untuk penanggulangan penyakit menular, khususnya HIV/AIDS. Jadi sekarang tinggal kesediaan perawat, bidan, penyuluh lapangan, aktivis LSM, Gereja, masyarakat adat, kaum perempuan dan lain-lain agar pengetahuan perihal penanggulangan HIV/AIDS yang ada harus tiba di setiap orang atau kampung,” cetusnya.
“Tahun 2009 setiap kampung harus menerima radio, TV dan parabola dari dana Rencana Strategi Pembangunan Kampung (Respek) setiap tahun 1 Triliun. Kita fokus berperang melawan HIV/AIDS. Untuk sementara kita tinggalkan pembangunan air bersih, pemberdayaan ekonomi rakyat, tapi saya sarankan kita bangun Posyandu,’ tutur mantan Dubes RI untuk Mexico ini.
Ditegaskan Gubernur Suebu, jangan melihat HIV/AIDS satu-satunya masalah di Papua. HIV/AIDS tak berdiri sendiri, tapi perlu dibangun suatu gerakan bagi masyarakat untuk hidup sehat, gizi baik, rumah sehat, etika moral. Apabila seluruh rakyat berperang melawan penyakit ini, maka rakyat Papua akan memasuki suatu kehidupan yang lebih sehat, sejahtera. “Karena tangan-tangan pelayanan kesehatan telah tiba di setiap kampung untuk melayani masyarakat dari epedemi HIV/AIDS,” seruhnya.
Minuman keras (Miras) adalah salah-satu penyebab makin tingginya angka HIV/AIDS di Tanah Papua. Karena itu, Gubernur Suebu menghimbau kepada seluruh pihak untuk melarang penjualan miras di semua tempat, kecuali tempat-tempat tertentu yang bisa dikontrol. “Tidak ada seorang pun yang boleh menjual miras. Saya minta Polisi dan Jaksa mengamankan kebijakan ini,” katanya.

Jangan sampai banyak Cenderawasih yang terluka
Sementara itu, Gubernur Papua Barat Majen Marinir (Purn) Abraham O Ataruri menegaskan, langkah bersama Provinsi Papua dan Papua Barat untuk penanggulangan HIV/AIDS perlu mendapat dukungan dari seluruh komponen masyarakat tanpa kecuali. “Prevalensi HIV/AIDS ini dapat ditekan melalui kerjasama dengan seluruh stakeholders agar tidak semakin banyak Cenderawasih yang terluka (Sebutan bagi penderita HIV/AIDS-Red). Kita mempunyai negeri ini, jangan sampai kita tak memiliki negeri ini. Tamu yang tak diundang tapi selalu hadir dalam kehidupan kita mulai dari pesisir pantai, lembah-lembah sampai ke pedalaman. Jangan sampai dia makan kita habis semua,” Gubernur Ataruri menyatakan.
Karenan itu, papar Ataruri, perlu dilakukan evaluasi terhadap seluruh program penanggulangan HIV/AIDS yang telah dijalankan, sharing, terobosan sesuai dengan situasi dan kondisi di Tanah Papua, merumuskan tujuan yang realistis dan terjangkau sebagai langkah bersama Provinsi Papua dan Papua Barat dalam percepatan penanggulangan HIV/AIDS.
Menurut Ataruri, HIV/AIDS telah menyebar di seluruh pelosok di Tanah Papua, dimana tahun 2006 prevalensi HIV/AIDS di Tanah Papua sebesar 2,4 persen. Ini berarti 3 Juta penduduk di Tanah Papua sebanyak 70.000 telah terinfeksi HIV/AIDS. Angka ini lebih tinggi dari jumlah penduduk Kabupaten Fak Fak sebanyak 60.000 jiwa atau 3 kali lebih besar dari jumlah penduduk Kabupaten Tolikara yang hanya berjumlah 22.000 jiwa. Virus HIV/AIDS di Sorong pertama kali 1991 sebanyak 1.544 terinfeksi HIV/AIDS, dimana. 700 orang telah meninggal 50-100 kali lebih besar 10 persen dari penduduk Papua Barat yang berjumlah 723.000 jiwa.
Untuk menekan laju penularan dan penyebaran HIV/AIDS erat kaitan dengan prilaku masyarakat. Namun belum ada tertanda yang kuat epedemi ini dapat dikurangi. Beberapa hambatan dijumpai antara lain, koordinasi yang kurang baik, kurangnnya kepemimpinan. “Jangan menyerah dalam waktu dekat keluarga kita pergi meninggalkan kita,” ucap Ataruri.
Untuk kebutuhan ini, tukas Gubernur Ataruri, pihaknya mengalokasikan anggaran yang cukup dan kontinyu setiap tahun bagi penanggulangan HIV/AIDS di setiap daerah kekerjasama dengan masing-masing Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, LSM, Gereja, masyarakat adat, kaum perempuan, pemuda dan lain-lain. “Kalau bukan sekarang kapan lagi. Kalau bukan kitorang siapa lagi,” tutur Ataruri mengajak.

Hilangkan stigma kepada ODHA
Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Nasional Dr Nafsia Mboy,MPH mengatakan, penanggulangan HIV/AIDS mesti dilakukan secara intensif, terarah, komprehensif, bertindak cepat dan penuh tanggungjawab untuk melindungi rakyat dari penyebaran HIV yang tak terkendali. Epidemi HIV/AIDS sangat mengkwatirkan, maka tugas kepemimpinan. Pertama, kepemimpinan yang efektif di segala bidang pembangunan. Kedua, peran aktif masyarakat secara luas. Ketiga, sistem pelayanan kesehatan masyarakat.
Karena itu, tukas Nafsia, rakyat membutuhkan pemimpin visioner untuk mencegah HIV/AIDS. Memimpin dan merevitalisasi KPA Permendagri No 20/2006. Membuat Pokja sosialisasi dan upaya pencegahan luas tanpa menakut-nakuti masyarakat. Memimpin dan membina upaya untuk menghilangkan stigma terhadap ODHA. Pelayanan kesehatan berbasis keluarga makin ditingkatkan. Aksi di daerah melalui monitoring dan evaluasi secara teratur. Menyayangi masyarakat karena epidemi HIV/AIDS.
“Saya sangat terharu suatu masalah kesehatan mendapat kepedulian dari banyak orang dengan latar belakang berbeda. Saya percaya penyakit ini dapat mempersatukan kita semua di Tanah Papua,”imbuhnya. (Makawaru da Cunha/Dominggus A. Mampioper)

Sumber : tabloidjubi.com

Bar, Bir dan Bor Pintu Masuk HIV/AIDS di Papua

2009-01-14T07:41:00.001-08:00

Lokalisasi Tanjung Elmo mulai dibangun saat Bupati Jayapura almarhum Th Meset memerintah yaitu sekitar 1970-an. Waktu itu alasan pemilihan lokalisasi agar bisa terkontrol dan jauh dari keramaian pusat kota. Lokalisasi ini terdiri dari beberapa rumah yang menjadi tempat mangkal dan tinggal para Pekerja Seks Komersail (PSK) yang disebut wisma. Saat ini jumlah wisma di sana sebanyak 45 wisma dan 289 PSK.
Sebelum masuk ke lokalisasi terbesar di Papua ini terdapat gerbang masuk yang bertuliskan daerah wajib kondom. Pesan ini didukung pula dengan Perda No :20/2003 tentang Penanggulangan HIV/AIDS dan IMS yang mewajibkan penggunaan kondom. Pantauan JUBI selama dua setengah jam bersama petugas dari PKBI ternyata 70 % dari PSK hanya menggunakan enam kondom per minggu.
“Sudah Korek’an! Mbak ini hari terakhir untuk bulan ini,” teriak Ama sambil berulang ulang memanggilnya. Ama adalah salah seorang pekerja lembaga swadaya Masyarakat (LSM) Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) yang selalu bersama para PSK di lokalisasi Sentani Kiri atau Turki (Turun Kiri) memantau aktivitas, ia mengingatkan para pekerja. Sore itu Ama dan Pak Slamet, seorang pemilik wisma yang juga anggota Pokja (kelompok kerja) AIDS di lokalisasi ini berkeliling dari wisma ke wisma. Mereka membagi-bagikan kondom gratis bagi para pekerja seks.
Korek’an adalah istilah untuk pemeriksaan alat kelamin perempuan (vagina) bagi para PSK. Pemeriksaan ini dilakukan rutin setiap bulan oleh PKBI. LSM ini memiliki klinik di lokalisasi ini. Sedangkan pembagian kondom dilakukan setiap seminggu sekali yang merupakan kerjasama antara Pokja AIDS Tanjung Elmo, PKBI dan ASA. Tiap PSK mendapatkan 15 kondom seminggu. Jika penggunaannya lebih, maka PSK wajib membeli sendiri. Jika kurang dari 15 PSK hanya mendapat ganti kondom yang digunakan.
“Sejak hari raya Lebaran kemarin sudah sepi Mbak,” kata Endang, seorang PSK dari Wisma Pelangi. Ternyata satu kondom tidak mengartikan satu kali transaksi. Ada beberapa pelanggan yang suka menggunakan kondom secara berlapis-lapis. “Takut bocor” lanjut Endang.

Tamu tolak pakai kondom
Pekerja LSM dan Pokja HIV/AIDS hanya bisa menganjurkan dan menyediakan sarana, keputusan terakhir menggunakan kondom atau tidak sepenuhnya ditangan PSK dan pelanggan itu sendiri. Posisi tawar PSK menjadi rendah sekali, ketika sepi pelanggan. Bahkan mereka tak mampu berbuat banyak dan terpaksa hanya menerima kemauan pelanggan yang menolak memakai sarung pengaman alias kondom.
“Jika sudah tiga tidak ada pelanggan atau tiga hari kosong, hari keempat apapun permintaan pelanggan langsung diterima. Maklum, biaya hidup di sini sangat tinggi,” kata Lilis Rumadaul, Direktris PKBI.
Akibatnya angka Infeksi Menular Seksual (IMS) para PSK sangat tinggi, “Hampir 80 persen terkena IMS, tapi IMS biasa, kalau GO atau Spilis, jumlahnya hanya mencapai 15 persen dari total PSK sebanyak hampir 300 orang” lanjut Rumandaul. Jumlah ini sangat fluktuatif, setiap bulannya berbeda. Hal ini disebabkan karena setiap bulannya ada saja PSK yang datang dan pergi.
Dari pengamatan selama duduk di di Apotik klinik PKBI, hampir semua PSK menerima obat untuk pengobatan IMS. Perawat di Apotik ini selalu mengingatkan PSK yang dinyatakan sehat untuk tetap menggunakan kondom. Selain melakukan pemeriksaan IMS tiap hari Jumat, Klinik PKBI juga melayani pengobatan IMS dan suntik KB bagi PSK. PKBI dan Pokja juga mewajibkan penghuni baru untuk melakukan pemeriksaan IMS sebelum bekerja di Lokalisasi ini. “Hasilnya, hampir sebagian besar PSK yang masuk lokalisasi ini sudah terinveksi IMS. Sayangnya, untuk HIV/AIDS kami tidak melakukan pemeriksaan rutin. Mungkin untuk kedepan akan kami programkan, “ ujar Lilis. Biasanya Jika ada yang terindikasi HIV/AIDS PKBI merujukkan ke VCT Sentani Timur untuk diperiksa lebih lanjut.
Rata-rata PSK baru mengaku baru datang dari Jawa. Namun sebenarnya tidak semuanya benar. Ada yang berasal dari Timika, Sorong. Ini seperti rolling. Setahun di Sorong, ia pindah ke Timika, setahun kemudian pindah ke Jayapura, selanjutnya mereka pindah ke kota kota yang lebih kecil. “Setiap kali pindah, mereka adalah pendatang baru dengan harga jual terbaik,” kata Pak Slamet pemilik Wisma Relax. Rata rata penghuni disini tinggal 6 hingga satu tahun. Namun ada yang tetap bermukim di lokalisasi ini selama bertahun tahun.
Jika dilihat rata-ratanya, pelanggan di lokalisasi ini adalah kelompok masyarakat dari ekonomi menengah. Lokalisasi Tanjung Elmo berjarak 20 kilometer dari Kota Jayapura, dan berjarak 20 Kilometer juga dari Kota Sentani, Ibukota Kabupaten Jayapura. Berada di tepi Danau Sentani dan juga di Jalan Raya Sentani yang menghubungkan Jayapura dan Bandara Sentani.
Kota Jayapura tidak memiliki lokalisasi namun memiliki untuk mendapatkan bisnis esek esek ini, lelaki hidung belang tidak perlu jauh-jauh ke lokalisasi. Di Kota Jayapura terdapat 18 Panti Pijat dan 22 Bar yang juga melayani kebutuhan lelaki hidung belang ini. Tarifnya yang lebih tinggi dibandingkan lokalisasi Tanjung Elmo. Bar dan Panti Pijat di Kota Jayapura bahkan berada di tengah-tengah pemukiman penduduk, contohnya Bar Cleopatra, Cafetaria dan Karaoke Victory, Bar dan Karoke Exotic, Bar dan Karoke Papua Jaya dan Panti Pijat Timung Ayuh Asih, berada di tengah-tengah kompleks perumahan Waena Residen, distrik Waena Kota Jayapura. Jika dikatakan PSK, mereka keberatan. “Mereka bukan PSK, PSK itu yang berada di lokalisasi Tanjung Elmo sana. Pramuria pekerjaannya hanya menemani tamu minum,” ujar Komisaris Polisi F.N Djari, Kepala Sub Bagian Bina Masyarakat (Bimas) Polresta Jayapura.
Walaupun secara teori hanya melayani minum, ternyata pramuria Bar dan Panti Pijat juga terlibat bisnis esek esek ini, salah satu bukti dapat dinilai dari tingginya penderita IMS di pekerja Bar dan Panti Pijat. “99,9 persen Pekerja Panti Pijat dan Bar di Jayapura terinfeksi IMS, namun upaya pencegahan sangat sulit karena mereka hanya satu bulan bekerja di satu tempat,” ujar Veneranda Kirihio, Direktris YHI. Pramuria ini berputar dari Jayapura, Timika, Sorong dan Merauke, dengan masa kontrak yang sangat pendek yaitu 1 hingga 3 bulan. Total PSK Panti Pijat dan Bar yang dilayani YHI sebanyak 624 orang. Seperti halnya lokalisasi Tanjung Elmo, jumlah ini sangat fluktuatif.

Pemeriksaan IMS
Yayasan Harapan Ibu (YHI) adalah salah satu LSM yang bekerja dalam penanggulangan HIV/AIDS di Kota Jayapura. Salah satu programnya adalah melayani pemeriksaan IMS dan mengobati IMS PSK di 18 panti pijat dan 22 Bar dan Karaoke di Kota Jayapura dan beberapa panti pijat dan Bar di Kabupaten Jayapura.
Panti pijat dan Bar memiliki konsumen menengah ke atas. Jika Bar didominasi PSK yang berasal dari Sulawesi Utara dan Ambon, panti pijat didominasi pekerja yang berasal dari pulau Jawa. “Dari seluruhnya, kami menemukan 5 diantaranya positif HIV/AIDS. Dan semuanya baru datang di Jayapura,” lanjutnya. Namun ia tak tahu apakah ia baru datang dari luar Papua atau dari kota lain di luar Jayapura.
Traffic PSK di Papua biasanya di mulai dari tiga kota, Sorong, Timika dan Jayapura. Biasanya PSK masuk ke tiga kota ini, lalu berputar tiga kota besar ini sebelum pindah ke kota yang lebih kecil seperti Merauke, Biak, dan kota-kota kecil di pengunungan Tengah. “Seharusnya setiap masuk keluarnya PSK di setiap kota harus dilaporkan ke BIMAS (Bina Masyarakat) Polres maupun Polresta setempat, namun fakta di lapangan banyak yang masuk keluar tanpa sepengetahuan kami,” ujar Kompol F.N Djari, Kasubag Bimas Polresta Jayapura. Hal ini sesuai dengan UU No. 2 tahun 2002 tentang kepolisian, dimana setiap pemiliki usaha jika memperkerjakan perempuan diatas jam 17.00 wajib melaporkan pekerjanya kepada pihak kepolisian setempat
Para petinggi dan lelaki hidung belang berkantong tebal di Papua memiliki pasar yang berbeda. Jika bersama teman teman, mereka biasanya ke Bar untuk minum dan mengobrol sebelum melampiaskan gairah seksual mereka. Namun jika single fighter , mereka lebih suka dengan memesan pelajar SMP, SMA, Mahasiswa, PNS ataupun pekerja swasta yang berkerja rangkap. Level ini yang sangat sulit di jangkau oleh layanan LSM. Karena tidak diam di satu tempat. Untuk mendapatkan layanan mereka, dapat dihubungi lewat telepon seluler Mama Chip masing-masing. Sampai saat ini belum ada NGO yang melayani mereka. Merekapun sangat mobile, bisa melayani short time maupun diajak ke luar kota.
Tarif mereka juga sangat fleksible, berkisar antara Rp. 300.000 – Rp 1 juta untuk short time. Namun jika lagi butuh uang, Rp. 100 ribu pun ok. Kelompok ini yang paling beresiko menularkan ke orang lain. Karena selain berhubungan seks dengan pelanggan, mereka juga berhubungan dengan teman sebaya, suami, pacar atau siapapun yang mereka suka. Dan biasanya jarang yang mengetahui kalau mereka juga pekerja seks. Selain itu lelaki hidung belang yang berkantong tebal juga merupakan kelompok beresiko. Mereka sangat mobile menularkan HIV, walaupun tanpa uangpun setiap masyarakat Papua dapat tertular jika menjadi pasangan dari kelompok beresiko ini.
Isu genocide (pembataian etnis) kerap dihubungkan dengan penyebaran HIV/AIDS di Papua. Berdasarkan pengalaman Tahi Butar-butar, M.Kes Direktur Yayasan Kesehatan Pengembangan Masyarakat (YPKM) Papua yang telah bekerja selama 14 tahun dalam penanggulang HIV AIDS, ada tiga faktor penyebab penyebaran HIV/AIDS di Papua. “Yang pertama kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap HIV hal itu ditandai dengan ketakutan-ketakutan dan diskriminasi yang sangat kuat dari keluarga, dan masyarakat ketika bertemu dengan penderita AIDS. Kedua, proses pengembangan pembangunan eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA)sering mendatangkan tenaga dari luar termasuk pekerja seks, dan ketiga mulai runtuhnya nilai-nilai budaya adat asli Papua seperti hukuman adat berupa uang yang dengan mudah mempengaruhi seseorang melakukan seks promiscuistik, “ ujar Tahi Butar Butar. (Angel Flassy/Dominggus A. Mampioper)

Sumber : tabloidjubi.com

Taman Lorenz, Cartenz dan Aliran Tailing

2009-01-14T06:57:00.000-08:00

Aliran pembuangan tailing dari operasional pertambangan emas raksasa Freeport McMoran, melalui sungai Aijkwa dan Otomona, menjadi pemandangan miris di areal Taman Nasional Lorenz yang sudah ditetapkan menjadi salah satu situs warisan alam dunia oleh UNESCO.
(Foto : Ong)

Papua Mengejar Mimpi

2009-01-13T07:44:00.000-08:00

Anak Amungme (Foto : Ong)

Kepulangan 708 Warga Papua Tertunda

2009-01-13T07:28:00.000-08:00

BANDUNG, SENIN — Kepulangan 708 warga Papua yang menyeberang ke Papua Niugini dan kini hendak kembali ke daerah asalnya tertunda. Hingga kini keinginan mereka terkendala dana Pemerintah Indonesia untuk membiayai ongkos perjalanan.

Menurut Direktur Keamanan Diplomatik Departemen Luar Negeri Republik Indonesia Sujatmiko di Bandung, Senin (12/1), pengajuan kepulangan mereka sebenarnya sejak tahun lalu. Namun, hingga kini, pihaknya belum menerima persetujuan dan pengucuran dana.

"Mengenai besarannya, saya serahkan pada negara. Namun, dengan keinginan besar warga untuk pulang, kami targetkan pencairan dana turun sebelum Pemilihan Umum 2009," katanya.

Menurut Sujatmiko, mereka yang ingin pulang adalah bagian dari sekitar 25.000 warga Papua yang berada di sepuluh kabupaten Papuaniugini. Mereka telah tinggal di Papuaniugini antara 5 dan 25 tahun atau bahkan lebih. Mereka meninggalkan Indonesia dengan alasan ketakutan pada organisasi pengacau keamanan (OPM), ketakutan perang adat, konflik dengan pendatang, hingga motif ekonomi.

"Mereka secara tradisional melewati perbatasan, seperti berjalan kaki. Pengawasan pertugas perbatasan tidak maksimal karena dengan batas antarnegara yang membentang 700 kilometer," katanya.

Akan tetapi, harapan mereka mendapatkan kehidupan lebih baik ternyata tidak tercapai. Sujatmiko mengatakan, mereka malah hidup lebih miskin. Bahkan, tidak jarang banyak warga Papua terpaksa hidup di hutan akibat kesulitan ekonomi. "Di luar semua itu, hal yang paling mendorong mereka untuk kembali adalah keadaan Papua yang saat ini dikatakan lebih aman," katanya.

Mengenai perkembangan kepulangan warga Papua di Australia, dari sementara target 43 orang, Deplu sudah membantu kepulangan lima warga. Adapun 38 orang lainnya, meski belum pulang, diyakini dalam waktu dekat akan kembali ke Indonesia.

Sementara itu, di Gedung Merdeka Bandung digelar diskusi bertema "Diplomasi Untuk Papua". Sebagai pembicara adalah Peneliti Senior Pusat Studi Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Muridan Widjojo dan Yoel Rohrohmana, Pejabat Fungsional Direktorat Amerika Utara dan Tengah Deplu, yang berasal dari Papua.

Menurut Muridan, masih banyak hal yang harus dilakukan Indonesia untuk Papua. Pemerintah dituntut menghapuskan marjinalisasi warga Papua, menuntuaskan pembangunan di segala bida ng dasar, persoalan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), serta sejarah kepercayaan kemerdekaan Papua.

Penghapusan marjinalisasi, menurut Muridan, bisa dilakukan dengan memaksimalkan otonomi khusus. Di dalamnya bisa dilakukan pelatihan dan pendekatan, baik bagi pejabat pemerintah dari Papua, maupun kalangan swasta Papua.

Pembangunan di segala bidang dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan akses ekonomi juga harus diperhatikan. Minimnya perhatian membuat kesejahteraan masyarakat Papua sangat rendah.

"Untuk permasalahan HAM, pemerintah bisa mendorong Komisi Nasional HAM membuat buku putih pelanggaran. Selain itu perlu dialog intensif agar masyarakat Papua bersatu dalam Republik Indonesia," katanya.

Sementara itu, Yoel mengatakan, banyak pembangunan di Papua justru tidak menyentuh kebutuhan pokok masyarakat, terutama kesejahteraan sosial, ekonomi, dan keamanan. Hal itu membuat Papua semakin tertinggal. Hal itu sangat disayangkan karena potensi ekonomi dan sosial budaya di Papua sangat tinggi. (CHE)

Sumber : Kompas.com

Kapolda Papua: Penyerangan akibat Anggota Lengah

2009-01-13T07:26:00.000-08:00

JAYAPURA, SENIN — Kapolda Papua Irjen Pol Bagus Eko Danto mengakui, penyerangan terhadap pos polisi di Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya, 7 Januari 2009 adalah akibat kelengahan petugas. "Penyerangan yang terjadi sekitar pukul 21.00 WIT dilakukan saat pos polisi hanya dijaga dua anggota polisi," kata Kapolda kepada Antara, Senin (12/1).

Diakuinya, dari laporan yang diterima terungkap saat peristiwa terjadi sekitar 20-an warga menonton televisi di pos polisi sedang anggota makan di ruang lain. "Ternyata situasi dan kondisi itu dimanfaatkan anggota OPM yang saat itu juga sedang nonton dengan menyerang dan mengambil empat pucuk senjata dan 60 butir peluru," kata Irjen Eko Danto seraya menambahkan, penyerangan itu dipimpin Dekilas Tabuni yang bersama dua rekannya juga ikut nonton bersama warga.

Para penyerang yang diduga kelompok OPM pimpinan Goliat Tabuni itu juga mencederai Ny Irene Helen (21) istri Bripda Ayub Ayer.

Menurut Kapolda, bila anggotanya senantiasa waspada maka pasti insiden tersebut tidak akan terjadi.

Untuk itu, Kapolda Papua berharap insiden ini menjadi pelajaran bagi anggota yang bertugas terutama di daerah yang dianggap rawan, seperti Tingginambut. "Tingginambut merupakan salah satu daerah di pedalaman Papua yang rawan terutama gangguan dari kelompok separatis bersenjata," katanya.

Ketika ditanya apakah pihaknya akan mengerahkan anggota untuk melakukan pengejaran, Kapolda menjawab pihaknya saat ini masih memberi kesempatan kepada para kepala suku, tokoh masyarakat, dan lainnya untuk mencari dan mengambil senjata tersebut dari OPM.

"Saya memberikan waktu tiga minggu kepada warga, baik itu kepala suku, tokoh masyarakat, tokoh agama, maupun pemuda di daerah itu untuk mengembalikan senjata yang dirampas dari pos polisi di Tingginambut," ujarnya seraya menyebutkan, batas waktu itu diberikan pihaknya setelah mereka meminta waktu untuk melakukan pendekatan dengan OPM agar menyerahkan kembali keempat pucuk senjata.

Kapolda menegaskan, bila sampai batas waktu tidak berhasil maka pihaknya akan melakukan pengejaran. Untuk itu, Kapolda telah meminta bantuan dan dukungan dari Kodam XVII Cenderawasih. (IMA)

Sumber : Antara

Wagub Papua Minta OPM Kembalikan Senjata

2009-01-12T16:20:00.000-08:00

Aktivitas Kantor dan Sekolah di Tingginambut Lumpuh

SENTANI- Aksi kelompok separatis bersenjata atau OPM yang merampas 4 pucuk senajta dan melukai istri seorang anggota polisi di Pos Polisi Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua, mendapat perhatian serius dari Wakil Gubernur Papua, Alex Hesegem, SE.
Wagub yang juga sebagai Ketua Badan Komunkasi Intelijen Daerah (Kominda) Provinsi Papua ini, meminta agar pihak yang membawa lari senjata milik polisi tersebut, segera dikembalikan.
Diakui, sebelumnya pihaknya memang sudah mendapatkan SMS dari Bupati Puncak Jaya tentang kebenaran berita kejadian di Tingginambut ini. "Sampai saat ini memang belum ada pertemuan dari Komunikasi Intelijen Daerah Papua yang ketuanya adalah saya sendiri, namun sore ini (kemarin) rencananya kami dari Kominda ini akan melakukan pertemuan,"tuturnya saat ditemui disela acara Wisuda di STAKPN Burere Sentani, Senin (12/1).
Selaku Wagub dan juga tokoh masyarakat dari Pegunungan Tengah, Alex Hesegem minta saudara-saudara yang telah membawa lari senjata milik anggota Polri ini bisa segera mengembalikan kepada pemerintah, lewat jalur gereja maupun pemerintah kampung.
Terkait kejadian tersebut, Wagub juga mengaku sudah minta kepada pemerintah Kabupaten Puncak Jaya untuk pro aktif melakukan pendekatan agar senjata-senjata milik anggota Polri tersebut dikembalikan, tanpa harus ada kontak fisik.
"Kita juga sebenarnya bisa langsung serahkan polisi dan tentara untuk cari sendiri, tapi yang saya takutkan bila aparat harus mencari sendiri dengan melakukan penyisiran bisa menimbulkan salah pengertian antara masyarakat dan aparat sehingga bisa timbul jatuh korban lagi,"ujar Wagub yang berharap senjata tersebut segera dikembalikan.
Untuk itu, supaya tidak timbul persoalan baru lagi, diharapkan warga masyarakat yang membawa lari senjata tersebut dengan besar hati dan tulus bisa menyerahkan senjata, agar tidak disalahgunakan lebih jauh. Wagub berharap jalur gereja maupun pemerintah kampung bisa menjadi mediasi untuk penyerahan kembali senjata.
Lebih lanjut Wagub Alex Hesegem juga menghimbau pada kelompok masyarakat orang-orang yang masih mengatasnamakan TPN/OPM supaya tidak ganggu rakyat Papua dan pemerintah yang sedang bersama-sama membangun dari kampung.
"Sebaiknya mari semua ikut bergabung, jangan suka ganggu, sebab pada dasarnya perjuangan yang dilakukan adalah sama untuk membangun dan mensejahterakan rakyat Papua,"tandasnya.
Untuk itu, tidak hanya bagi orang-orang Papua yang ada di luar negeri maupun yang saat ini masih tinggal di hutan-hutan, kembali bergabung dengan masyarakat Papua. Tidak perlu takut, sebab Pemerintah RI sudah membuka diri untuk menerima, asalkan sungguh-sungguh sadar untuk kembali setia pada NKRI dan mau berbuat baik untuk membangun bersama daerah Papua ini.
"Kalau terus sembunyi dan curi senjata, siapa pun tidak pernah mendukung. Tanah Papua ini Tanah yang diberkati, Tanah Damai, tidak boleh ada yang tumpahkan darah, yang tumpahkan darah harus dikutuk. Karena ini mewujudkan Papua Tanah Damai ini merupakan tangung jawab kita bersama pada Tuhan."pungkasnya.

Laporan dari Puncak Jaya
Sementara itu dari Puncak Jaya dilaporkan, aksi sekelompok OPM yang melarikan 4 pucuk senjata serta melukai istri seorang anggota Pos Polisi Tingginambut,
berakibat pada lumpuhnya aktifitas sekolah dan kantor pemerintahan di sana.
Hal itu seperti diungkapkan Bupati Lukas Enembe, S.IP melalui Plh. Sekda Kabupaten Puncak Jaya, Heri Dosinaen, S.IP. kepada wartawan saat dikonfirmasi
Senin (12/1), kemarin.
Dikatakan, memang kondisi di Kabupaten Puncak Jaya khususnya di Distrik Tingginambut dan Distrik Mulia ibukota Kabupaten masih aman dan kondusif. Saat ini yang dilakukan pemerintah adalah masih mengambil langkah-langkah persuasif yaitu melakukan pendekatan secara keluarga melalui tokoh agama, adat, pemuda dan masyarakat supaya senjata yang telah dirampas bisa dikembalikan secepatnya.
"Kondisi saat ini memang masih aman terkendali dan yang kami lakukan masih melakukan langkah persuasif dengan pendekatan-pendekatan, sehingga dalam waktu dekat senjata bisa dikembalikan,"ungkapnya di Hotel Mulia In, Senin (12/1).
Dijelaskan, memang masyarakat sangat ketakutan dan mengungsi, tapi masih dalam ruang lingkup daerah Distrik Tingginambut, sehingga pihaknya tetap mengontrol kesibukan dari masyarakat dengan mengakomodir mereka yang turun karena ada penekanan dari pihak ketiga yang tidak bertanggungjawab dalam hal ini OPM.
Pemerintah telah menampung masyarakat di Distrik Tingginambut kemudian untuk sekolah semua aktifitas perkantoran milik pemerintah sementara ini diliburkan dalam waktu yang singkat sekitar 1 minggu.
"Untuk aktifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pendidikan memang sekarang boleh dikatakan masih lumpuh terkait kejadian tersebut dimana guru-guru dan pegawai masih ketakutan, namun ke depan sekitar 1-2 minggu semua akan berjalan seperti biasa,"ujarnya.
Sementara itu, terkait penyelidikan yang dilakukan pihak Polres Puncak Jaya dan Reskrim Polda Papua saat ini masih dalam tahap penyelidikan. Kapolres Puncak Jaya, AKBP. Chris Rihulay, SSt.Mk saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos di ruang kerjanya mengatakan, pihaknya saat ini sedang memeriksa beberapa saksi, yaitu istri Briptu Felix (Kapospol Tingginambut), Bripda Bob Simamora, seorang guru kontrak dan 2 orang masyarakat yang melihat kejadian dan akan tetap mencari saksi-saksi lainnya guna memperkuat bukti kemudian akan mengembangkannya.
"Kami telah memintai keterangan saksi-saksi terkait 4 orang pelaku (Dekiles CS) yang diduga telah mengambil senjata dan melukai korban, namun dugaan itu harus dikuatkan dengan bukti kuat,"katanya.
Namun demikian, jelas Kapolres, pihaknya masih tetap melakukan langkah-langkah persuasif dengan pendekatan melalui tokoh agama, adat, pemuda dan masyarakat sesuai dengan deadline yang diberikan Kapolda Papua selama 3 minggu. Sedangkan untuk penyelidikan akan tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena akan memperkuat bukti-bukti yang ada.(tri/nal)

Sumber : Cenderawasih. Pos

Puncak Cartenz, Potensi Wisata Yang Terabaikan

2009-01-11T06:20:00.000-08:00

Cartenz adalah puncak tertinggi yang terletak di Papua, Indonesia. Puncak Cartenz yang memiliki ketinggian 4.884 meter dpl. Tak hanya itu Cartenz yang diselimuti salju abadi, merupakan objek wisata adventure yang sangat menarik dikunjungi. Apalagi Cartenz merupakan puncak tertinggi di wilayah Pasifik sehingga menjadi salah satu dari tujuh puncak dunia. Sayangnya hingga kini potensi wisata ini belum dilirik, meskipun Indonesia mencanangkan 2008-2009 sebagai tahun pariwisata. (Foto : Istimewa)

Badai Charlotte Jauhi Indonesia Gelombang Pasang Diprediksi Lebih dari 4 Meter

2009-01-11T05:03:00.000-08:00

Jakarta - Meski melemah, badai tropis Charlotte masih bergerak di sekitar wilayah nusantara. Dampak tidak langsung, Charlotte menimbulkan hujan sedang hingga lebat di wilayah NTT dan NTB.

Berdasarkan rilis Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG), terhitung Minggu (11/1/2009) pukul 13.00 WIB hingga 13 Januari 2009, badai Charlotte melemah. Badai akan bergerak menuju ke arah Timur – Tenggara menjauhi Indonesia.

Namun BMG memperkirakan, gelombang setinggi 3 - 4 meter juga berpotensi terjadi di Laut Jawa, Selat Makassar bagian selatan, dan Samudera Hindia sebelah selatan Jawa hingga NTT.

"Gelombang tertinggi lebih dari 4 meter bisa terjadi di Laut Arafura, Laut Aru, dan Perairan Merauke," demikian rilis BMG kepada detikcom, Minggu (11/1/2009).

Berikut analisa BMG tentang badai tropis Charlotte:

11 Januari 2009 pukul 13.00 WIB :
Posisi : 16.2° LS , 139.8° BT (Teluk Carpentaria, 863 km Selatan Merauke).
Arah Gerak : Tenggara, dengan kecepatan 15 km/jam
Kekuatan : 40 knots (75 km/jam)

12 Januari 2009 pukul 13.00 WIB:
Posisi : 16.7° LS, 142.6° BT (Teluk Carpentaria, 941 km Tenggara Merauke).
Arah Gerak : Timur – Tenggara
Kekuatan : 35 knots (65 km/jam)

13 Januari 2009 pukul 13.00 WIB:
Posisi : 17.4° LS, 143.4° BT (Daratan Queensland, 1042 km Tenggara Merauke).
Arah Gerak : Timur – Tenggara, dengan kecepatan lambat
Kekuatan : 30 knots (56 km/jam)
(ken/iy)

Sumber : detik.com

Gempa Masih Hampiri Manokwari

2009-01-11T04:47:00.000-08:00

Jakarta - Gempa masih terus menghampiri Manokwari, Papua Barat. Kali ini gempa berkekuatan 5,5 SR terjadi di 152 km barat laut Manokwari.

Seperti dilansir situs BMG, gempa terjadi Minggu (11/1/2009) pukul 05.17 WIB. Pusat gempa ada di 0,45 LS-132,76 BT di kedalaman 10 km.

Gempa tersebut tidak berpotensi tsunami. "Nggak ada potensi tsunami," ujar petugas BMG Ali Imron kepada detikcom.

Ali menerangkan, gempa tersebut merupakan lanjutan dari gempa sebelumnya yang mengguncang Manokwari. Belum ada laporan kerusakan akibat gempa ini.

Seperti diberitakan, pada Minggu, 4 Januari kemarin gempa berkekuatan 7,2 SR mengguncang Manokwari. Gempa tersebut membuat ribuan orang terpaksa mengungsi.(sho/sho)

Sumber : detik.com

Pelaku Penyerangan Pos Polisi Diminta Menyerahkan Diri

2009-01-11T02:46:00.000-08:00

Metrotvnews.com, Nambulat: Penyerang pos polisi di Distrik Nambulat, Kabupaten Puncak Jaya, Papua, diberi waktu dua minggu untuk menyerahkan diri. Mereka diduga adalah anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Kepala Kepolisian Daerah Papua Inspektur Jenderal Polisi F.X. Bagus Ekodanto, Ahad (11/1), mengatakan, identitas penyerang sudah diketahui. Mereka adalah anggota OPM Goliath, faksi OPM terbesar di Papua.

Sementara itu, sekarang, suasana di Puncak Jaya sudah kembali normal. Masyarakat sudah berani beraktivitas seperti biasa.

Serangan ke pos polisi di Distrik Nambulat berlangsung, Jumat malam. Insiden menyebabkan istri seorang polisi terluka parah. Penyerang juga membawa kabur empat senjata api milik polisi.(ICH)

Sumber : www.metrotvnews.com

Pengibaran Bendera Bintang Kejora

2009-01-09T23:24:00.000-08:00

Upacara pengibaran bendera bintang kejora di Makodap IV Paniai Pimpinan Gen Thadius Yogi, bertepatan dengan deklarasi International Parliamentarians for West Papua (IPWP) atau Parlemen Internasional untuk Papua Barat di London, Inggris pada 15 Oktober 2008.
(Foto : Istimewa)

OPM Beraksi di Puncak Jaya, Rampas 4 Senjata

2009-01-09T17:14:00.000-08:00

JAYAPURA-Prediksi Kapolda Papua, Irjen Pol Drs FX Bagus Ekodanto pada jumpa pers akhir tahun 2008 bahwa yang perlu diwaspadai di tahun 2009 adalah aksi-aksi separatis bersenjata, mulai jadi kenyataan.

Di awal bulan Januari 2009 ini, kelompok separatis bersenjata atau gerombolan OPM (Organisasi Papua Merdeka) dilaporkan berulah. Mereka menyerang Pos Polisi Tingginambut, Distrik Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua, Kamis (8/1) sekitar pukul 21.00 Wit kemarin.
Akibat penyerangan yang berlangsung cepat itu, 4 senjata polisi yang bertugas di Pos Pol Tingginambut tersebut dirampas dan dibawa kabur pelaku. Tidak hanya itu, Ivana Helan (21) seorang istri anggota Pos Pol bernama Bripda Yan Pieter Aer mengalami luka tikam di dada sebelah kiri hingga tembus ke belakang. Kini korban kritis di RS Bhayangkara, Kotaraja, Abepura.
Bagaimana koronoligis kejadianya? Kapolres Puncak Jaya, AKBP Chris Rihulay, SSt.Mk melalui Wakapolres Puncak Jaya, Kompol Drs. Marselis S yang dikonfirmasi Cenderawasih Pos di Puncak Jaya mengatakan, pada pukul 18.00 WIT sore aktifitas di pos polisi seperti biasanya, yaitu banyak masyarakat Tingginambut menonton televisi. Kemudian anggota yang berjaga saat itu hanya 2 orang (dari 6 anggota) sedang makan malam di dapur.
Tidak selang beberapa jam beberapa masyarakat (berkisar 20 orang lebih) masuk ke dalam pos dengan membawa senjata, berupa parang dan kampak langsung mengunci pintu dapur sehingga 2 anggota pos yang sementara makan di dapur tidak bisa keluar.
Setelah masuk kedalam pos, gerombolan tersebut langsung masuk kedalam kamar mencari senjata yang disimpan. Alhasil gerombolan berhasil mengambil 3 pucuk senjata di dalam kamar pertama, kemudian menemukan 1 pucuk senjata lagi di dalam kamar lain.
Naas bagi istri Bripda Yan P Aer yang saat itu berada di dalam salah satu kamar dan sempat melakukan perlawanan, sehingga pelaku langsung menikam korban tepat di dada kiri hingga tembus kebelakang.
Setelah menikam korban dan tergeletak di kamar, lanjut dia, pelaku langsung meninggalkan pos polisi denga membawa lari 4 pucuk senjata. Kemudian suami korban melarikan korban ke mess guru kontrak guna mendapatkan pertolongan. Setelah berlindung dan mendapatkan perawatan di mess guru kontrak, keesokan harinya, Jumat (9/1) korban langsung dilarikan ke RSUD Mulia guna mendapatkan perawatan lebih lanjut dan langsung dirujuk ke RS Bhayangkara Jayapura.
Menurut keterangan yang didapat, tambah Kapolres, kejadian ini diduga dilakukan gerombolan Dekiles Tabuni, Argolek Tabuni, Onggomanik Telenggen dan Warinus Telenggen. Namun demikian, pihaknya tetap akan melakukan penyelidikan dan olah TKP guna mendapatkan keterangan lebih lanjut, baik itu dari saksi yang melihat kejadian.
Sementara itu, salah seorang guru kontrak, Sri Sudarti yang saat itu berada di mess menuturkan, malam itu hujan turun deras sekali, kemudian pihaknya mendengarkan bunyi senjata berulang kali sehingga membuat semua orang yang berada di mess guru ketakutan dan bersembunyi.
Pihaknya tidak berani keluar rumah untuk melihat apa yang terjadi. Mereka baru berani keluar setelah ada yang mengetuk pintu mess sambil memanggil dari luar.
Mendengar ada yang memanggil, pihaknya langsung membuka pintu mess dan akhirnya melihat Bripda Yan P Aer membawa korban (istrinya) yang sudah berlumuran darah. Pihaknya langsung memberikan pertolongan yang apa adanya yaitu memberikan obat merah, namun darah yang dikeluarkan cukup banyak. Hingga keesokan harinya, pihaknya bersama Yan P Aer dan korban akhirnya membawa ke RSUD Mulia.
"Kami sangat ketakutan mendengar suara tembakan berulang kali dari luar dan kami tiarap kemudian tiba-tiba ada yang mengetuk pintu membuat kami tambah takut dan ternyata kami melihat istri Yan P Aer mengeluarkan darah, sehingga kami sempat mengobatinya dengan obat merah,"katanya.
Kapolda Papua, Irjen Pol Drs FX Bagus Ekodanto saat dikonfirmasi membenarkan adanya penyerangan Pos Pol Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya tersebut.
"Kejadiannya, malam pukul 21.00 wit dan baru dilaporkan Jumat (9/1) pagi pukul 07.30 wit oleh masyarakat ke pos Brimob yang diteruskan ke Mapolres Puncak Jaya," kata Kapolda Bagus Ekodanto usai Coffee Morning bersama dengan unsure Muspida dan KPU serta Panwaslu, kemarin.
Kapolda mengakui adanya 4 pucuk senjata, yakni 3 pucuk SS1 V1 dan 1 pucuk 1 SS1 V2 bermagasen dengan peluru sebanyak 61 butir telah dibawa kabur pelaku.
Bagus Ekodanto mengatakan, pihaknya kini tengah melakukan pengejaran terhadap pelaku penyerangan Pos Pol Tingginambut tersebut dari Polres Puncak Jaya dan Brimob yang telah tiba di TKP sekitar pukul 08.30 wit, dan langsung melakukan olah TKP.
Selain itu, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Pangdam XVII/Cenderawasih untuk membackup dalam pengejaran pelaku penyerangan pos pol tersebut. "Kami juga mengumpulkan tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda setempat dan mereka mendukung kami untuk mengungkap kasus ini," ujarnya.
Kapolda meminta kepada para pelaku penyerangan untuk segera mengembalikan 4 pucuk senjata tersebut, namun Kapolda menegaskan akan tetap memproses hukum pelaku penyerangan dan penikaman anggota Bhayangkari tersebut.
Yang jelas, Kapolda menambahkan pelaku penyerangan ini sudah diketahui identitasnya. "Pelakunya sudah kami ketahui berinisial AT, dari kelompoknya AN. Hal ini berdasarkan informasi dari masyarakat setempat yang melihat pelakunya," imbuhnya.
Sekedar diketahui, sampai berita ini diturunkan situasi keamanan di Tingginambut aman dan kondusif. Hanya saja arus kendaraan yang melintas dari Wamena menuju Mulia sempat ditutup dan menunggu di Polsek Ilu, namun hingga sore dan malam kembali normal baik aktivitas masyarakat kembali normal, kemudian pengamanan telah diback up oleh Brimobda Papua BKO Polres Puncak Jaya guna melaksanakan patroli.

Bupati Enembe Minta Masyarakat Tingginambut Tetap Tenang
Sementara itu Bupati Puncak Jaya Bupati Lukas Enembe, S.IP. Enembe sangat menyayangkan kejadian tersebut. Ia mengatakan, memang hampir seluruh institusi keamanan, baik Polda Papua maupun Kodam XVII/Cenderawasih mengakui bahwa Puncak Jaya, termasuk daerah merah (daerah rawan) dan memang itu kondisi rill yang ada disini.
"Dengan demikian, ada aktifitas saudara-saudara kita yang berseberangan dan itu jelas dari tahun ke tahun ada,"katanya.
Dikatakan, dari tahun ke tahun pihaknya telah melakukan berbagai pendekatan, baik lewat pemerintah maupun kepolisian dengan maksud agar apa yang mereka perjuangkan selama ini tidak benar. Namun stigma tentang perjuangan itu bukan suatu yang baru dan sudah menjadi darah daging bagi mereka, sehingga memang membutuhkan waktu untuk meyakinkan mereka bahwa pemerintah telah bekerja sehingga bisa sadar dan bergabung."Keberadaan saudara-saudara kita sudah bertahun-tahun ada dan hampir semua institusi keamanan mengakuinya, namun kami tetap melakukan pendekatan-pendekatan sehingga apa yang mereka perjuangkan selama ini sia-sia,"ungkapnya kepada Cenderawasih Pos disela-sela mengunjungi korban di RSUD Mulia
Menurut Bupati, kejadian ini memang sudah diprediksikan Kapolda Papua saat akan memasuki tahun baru (2009) dan ternyata benar-benar terjadi, sehingga pihaknya berpikir bahwa memang daerah ini dari dulu sudah seperti ini. Disinggung soal rencana penambahan pasukan keamanan guna pengamanan lebih lanjut di daerah tersebut, Bupati menjelaskan, mungkin kita akan lakukan koordinasi dan pendekatan melalui pihak kepolisian, sehingga untuk sementara pendekaran yang akan kita ambil tidak perlu mendatangkan pasukan.
Kemudian, kata Bupati, akan serahkan sepenuhnya kepada pimpinan Polri dan TNI guna mengambil langkah yang terbaik, karena kedua pimpinan keamanan tersebut mempunyai prosedur dan aturan. Namun demikian, pihaknya selaku pemerintah hanya memback up saja. Lebih khusus lagi, Bupati menghimbau kepada masyarakat di Tingginambut agar tetap tenang dan tetap melaksanakan aktifitas seperti biasanya.
"Kita tidak akan menambah pasukan keamanan, karena kita akan tetap melakukan pendekatan kepada saudara kita yang berseberangan. Untuk itu, saya menghimbau kepada masyarakat supaya tetap tenang dan melakukan aktifitasnya seperti biasa,"tandasnya.
Di tempat terpisah, Ketua Sinode Gereja Injili Di Indonesia (GIDI) Papua, Pdt. Lipiyus Biniluk meminta seluruh masyarakat di Puncak Jaya agar tetap tenang dan beraktifitas sebagaimana biasanya.
"Masyarakat tetap aktifitas seperti biasa. Pihak keamanan akan mencari siapa pelakunya. Saya percaya Tuhan akan membongkar siapa pelaku utama dalam masalah ini, karena korbannya seorang ibu yang sebenarnya tidak harus terjadi," tuturnya.
Pdt. Lipiyus menyatakan bahwa pihaknya mendukung kebijakan Kapolda Papua, dimana Kapolda meminta tidak boleh ada tindakan-tindakan anarkis dari pihak siapapun.
"Kami menghimbau, pihak yang mengambil senjata agar segera mengembalikan ke pemiliknya. Semua masyarakat jangan panik, semua tetap tinggal di tempat dan beraktifitas seperti biasa," tandasnya lagi.
Kepada pihak keamanan, pihaknya berharap jangan mengambil tindakan-tindakan sendiri, namun ikuti komando Kapolda dan bekerja sesuai peraturan yang ada.
"Mohon jangan ada yang memprovokasi. Kapolda juga telah bicara dengan saya dan beliau mengatakan tidak boleh ada penambahan pasukan. Itu saya setuju. Pihak kepolisian saya pikir mereka mampu untuk melakukan tugas pengamanan itu. Jadi kami dari pihak gereja akan membantu proses kedepan di sana," tegasnya yang juga sebagai Ketua Persekutuan Gereja-Gereja Provinsi Papua. (nal/bat/fud)

Sumber : Cenderawasih Pos

Potret Sarana Pendidikan di Papua

2009-01-09T09:07:00.000-08:00

Salah satu potret sekolah di Distrik Mapia, Kabupaten Nabire (Foto : Ong, Mapia 12/08/08)

OPM Serang Pos Polisi Tingginambut

2009-01-09T07:44:00.000-08:00

Jayapura, (ANTARA News) - Pos Polisi Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya, Papua, Kamis malam sekitar pukul 21.00 WIT diserang gerombolan pengacau keamanan (GPK) yang tergabung dalam Organisasi Papua Merdeka (OPM). Akibatnya, empat pucuk senjata raib.

Sumber ANTARA di Mulia, ibukota Kabupaten Puncak Jaya mengungkapkan dalam insiden penyerangan itu selain menyebabkan empat pucuk senjata milik Polri hilang juga menyebabkan satu istri anggota yakni Irena Helen (21 th) menderita luka tusuk di dada sebelah kiri.

Korban yang merupakan istri dari Brigda Yan Ayub itu direncanakan dievakuasi ke Jayapura dengan menggunakan pesawat Susi Air.

Kapolda Papua Irjen Pol Bagus Eko Danto ketika ditanya wartawan, mengakui belum mengetahui tentang insiden tersebut.

"Saya baru memanggil Kapolresnya untuk menanyakan kasus tersebut," ungkap Kapolda Irjen Pol Eko Danto.

Sementara itu Bupati Puncak Jaya Lukas Enembe yang dihubungi dari Jayapura mengakui, saat ini pihaknya baru selesai melakukan rapat koordinasi yang membahas masalah tersebut.

Walaupun situasi di kota Mulia dan sekitarnya yang berjarak sekitar satu jam setengah dengan menggunakan kendaraan itu relatif aman, ungkap Bupati Lukas Enembe.

Ketika ditanya tentang kelompok yang melakukan penyerangan, Bupati Enembe mengakui, pihaknya belum mengetahui dengan pasti, karena dikawasan itu ada dua kelompok OPM.

"Kami belum tahu apakah yang melakukan penyerangan itu dari kelompok Goliat Tabuni atau Anton Tabuni," aku Bupati Enembe.(*)

Sumber : Antara

Waspada Lanjutan Gempa di Manokwari

2009-01-09T06:21:00.000-08:00

KCM/Ilustrasi

Kamis, 8 Januari 2009 | 19:31 WIB

BANDUNG, KAMIS - Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi meminta pemerintah daerah dan masyarakat setempat mewaspadai munculnya kembali gempa kekuatan besar di Manokwari, Papua Barat. Sebelumnya, dalam dua peristiwa gempa bumi di Papua selalu diikuti gempa bumi lanjutan dengan kekuatan tidak kalah besar.

Menurut Anggota Tim Tanggap Darurat Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Supartoyo, Kamis (8/1) di Bandung, potensi gempa lanjutan besar di Manokwari sebagai rangkaian gempa sebelumnya bisa terjadi. Dasarnya adalah dua pengalaman gempa sebelumnya di Papua. Dalam satu tahun terjadi dua kali gempa di daerah yang sama.

Sebelumnya pada 4 Januari 2009, terjadi gempa bumi berkekuatan 7,2 skala Ritcher. Gempa bumi itu diikuti gempa susulan yang pernah mencapai 50 kali dalam satu hari. Rata-rata gempa susulan sebesar 5 skala Ritcher. Hal ini adalah bagian proses Sesar Sorong menemukan kestabilan bentuk.

Pengalaman pertama ketika gempa di Ransiki tahun 2002. Saat itu gempa pertama pada bulan September berkekuatan 6 skala Ritcher. Gempa selanjutnya di bulan Oktober berkekuatan 7,6 skala Ritcher.

Pengalaman kedua, gempa di Nabire dua tahun kemudian juga menujukan tren sama. Pada bulan Febuari, kekuatan gempa mencapai 7 skala Ritcher dan bulan November mencapai 7,1 skala Ritcher.

"Kami berharap hal itu tidak terjadi apalagi dengan kekuatan yang lebih besar. Namun, perlu kewaspadaan tinggi bila memang benar potensi itu terjadi di Manokwari," katanya.

Menurut Supartoyo, kemungkinan besar Tim Tanggap Darurat PVMBG, dalam beberapa minggu ke depan masih memantau keadaan di Manokwari. Meski gempa susulan mulai berkurang tapi alasan tekanan daerah gempa sangat luas, 220 kilometer x 130 Kilometer, maka pendampingan intensif tetap dilakukan. Beberapa hal yang akan dilakukan antara lain laporan bentuk kerusakan hingga rekomendasi geologi daerah bencana.

CHE

Sumber : kompas.com

Salam

2009-01-08T21:33:00.000-08:00

blog ini nantinya akan bercerita ttg perkembangan keadaan di papua...